Editorial QolamaFeaturesHeadlinePolitik

BIL dan Komoditas Politik

Menggelindingnya Isu Perubahan Nama Bandara ke publik patut diduga bagian dari pengalihan isu dari derasnya kritik publik atas carut marut dan tidakberesnya kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selama kurun waktu 2018-2019.

EDITORIAL

Qolama.com mencoba mendaftar kembali, beberapa ketidakberesan kerja Propinsi dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkiflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah ternyata cukup banyak. Mulai soal rehab-rekon gempa yang hingga hari ini belum juga selesai, dana hibbah pendidikan bermasalah yang dicurigai tidak adil, soal beasiswa ke luar negeri yang salah prosedur, kasak-kusuk soal adanya indikasi korupsi pada program NTB bebas sampah hingga pengangkatan staff ahli Gubernur yang dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat.

Isu-isu ini telah menyeruak ke publik dan sempat menjadi bola panas yang menggelinding bebas di eksekutif dan legislatif selama berminggu-minggu.

Uniknya, walau diterpa berbagai masalah dan dicecar berbagai kritik, Gubernur Zulkiflimansyah sepertinya menghadapinya dengan santai. Semua program-program bermasalah itu tak pernah ditanggapinya secara serius. Bahkan jika diamati, ada kecenderungan, setiap dikritik, pemerintah dengan cerdas bisa mengalihkan ke persoalan-persoalan lain sehingga luput dari sorotan publik.

Banyaknya polemik politik yang terjadi selama setahun terakhir kekuasaan Zul-Rohmi mengeluarkan aroma tidak sedap soal keharmonisan hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Hal ini dapat diendus dari derasnya kritik kelompok internal Gubernuran sendiri terkait Beasiswa Ke Luar Negeri, Polosnya paparan Wakil Gubernur Siti Rohmi Djalilah di depan DPRD Propinsi terkait Progres Rehab-rekon gempa serta menyebarnya SK pengangkatan staff Gubernur diindikasi sebagai salah satu sinyal-sinyal ketidakharmonisan hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur ini.

Kuat dugaan, kepentingan salah satu pihak yang tidak terakomodasi secara politik menyebabkan persoalan-persoalan internal di pemerintahan ini kerap bocor dan menyeruak ke publik.

Munculnya kembali polemik bandara patut diduga sengaja dilempar ke DPRD dan publik agar minimal anggota-anggota di Udayana tidak terlalu cerewet mengkritisi masalah-masalah dilingkaran Gubernuran.  Kedua, tentu saja pengalihan isu, agar publik abai atas persoalan-persoalan yang sesungguhnya sedang dihadapi NTB saat ini seperti kejanggalan soal dana bantuan hibbah, pengangkatan staff Gubernur yang dinilai menyia-nyiakan uang rakyat, soal kekeringan, PLN dan lain-lain.

Baca Juga :
Daripada Urus Bandara, Gubernur NTB Diminta Fokus Tuntaskan Kemiskinan.

Secara politik, posisi Zulkiflimansyah “PKS” memang saat ini dalam posisi sulit dan terjepit. Disatu sisi ia terus-terusan mendapat serangan dari dalam kekuasaannya sendiri, khususnya dari para pendukung Wakil Gubernur, dan disisi lain ia terus-terusan di kritisi DPRD Propinsi yang memang bertugas sebagai oposisi di parlemen.

Untuk itulah diperlukan momentum politik atau bahkan musuh bersama untuk merajut kembali visi yang mulai rapuh.

Teringat teori perang Sun Tzu “Kepung Wei untuk menyelamatkan Zhao”. Ketika musuh terlalu kuat untuk diserang, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Perubahan nama bandara boleh jadi adalah seni politik yang sedang dimainkan seperti itu.

Isu Perubahan Nama Bandara memang isu yang sensitif di NTB khususnya di kabupaten Lombok Tengah. Sudah dimaklumi publik, sejarah Bandara Internasional Lombok (BIL) sejak awal adalah alur sejarah yang berdarah-darah dan membutuhkan keikhlasan hati banyak pihak untuk menerimanya sebagai bagian dari perubahan.

Catatan sejarah yang perih ini rupanya sengaja dipelihara untuk terus direproduksi setiap saat ketika ada kepentingan politik tertentu dari penguasa. Ini memang sesuatu yang khas dalam teori konflik.

Baca Juga :
Curhatan Zul dibantah Bupati, DPRD Nilai Zul Gagal Bangun Komunikasi

Walhasil,
Politik adalah seni. Disitu ada cara, taktik, siasat dan olah rasa yang bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan. Filosof Tiongkok bernama Sun Tzu bahkan hingga menulis buku strategi politik berjudul The Art Of The War, atau Machiaveli yang menyusun buku IL Principe.

Walaupun Aristoteles mengkonsepikan Politik sebagai jalan yang mesti ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, namun perkembangannya, politik acapkali hanya dimaknai dapat dimenangkan dengan cara-cara keras dan kasar.

Apa yang terjadi hari ini di NTB dengan isu politik Perubahan Nama Bandara dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi politik, sengaja diracik dan digelindingkan untuk secara cepat disulap menjadi isu politik identitas yang cukup berbahaya.

Perhatian publik pada isu Perubahan Nama Bandara sampai hari ini boleh jadi dinilai berhasil. Memanasnya suhu politik dengan mobilisasi massa yang pro dan kontra dari kelompok-kelompok yang sesungguhnya tak ada masalah selama ini, menjadi candaan politik yang tidak berfaedah. Bahayanya, jika diteruskan akan menjadi konflik komunal yang tak berkesudahan, apalagi telah membawa-bawa nama organisasi, etnis dan agama.

Akhirul kalam, semua tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan organisasi serta aktor-aktor politik, mari menahan diri, duduk berembuk dan mencari solusi dengan kesadaran. Ingatlah kata Gusdur, yang lebih penting dari kekuasaan itu adalah kemanusiaan.

Demikian juga rakyat, mari memilah dan memilih apa yang layak dan perlu dikritik dan kapada siapa moncong kritik itu pantas diarahkan.

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: