HeadlineHukum dan Kriminal

Cegah Penyimpangan, APIP Diminta Kedepankan Langkah Preventif.

MATARAM – QOLAMA.COM | Dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan anggaran pembangunan daerah, baik Pemda kabupaten kota maupun provinsi, Aparatur pengawas Instansi pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH) diminta lebih mengedepankan langkah persuasif.

“Agar dalam melakukan pengawasan, mengedepankan detiksi dini dan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah” kata Gubernur NTB, Zulkiflimansyah di acara membuka rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB tahun 2019, di Lombok Astoria Mataram, Selasa 26 November 2019.

Selain mengutamakan pencegahan, juga lebih mengedepankan kebijaksanaan dan solusi dari pada mencari-cari kesalahan, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah dan hadirnya investasi.

Kalau deteksi dini dan pengawalan sudah dilakukan, maka permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembangunan tidak akan timbul. Sehingga investasi dapat berjalan baik. Juga produksi komoditi untuk eksport dapat ditingkatkan.

“Aparat inspektorat supaya lebih teliti dan hati-hati, tidak hanya melihat proses administrasi dan hasil akhirnya saja, tetapi juga menggali seluruh informasi secara konferehensif. Terlebih dengan begitu banyaknya aturan yang harus dilihat, yang kadangkala aturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang dihadapi saat ini” katanya.

Inspektur Jenderal kementrian Dalam Negeri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak meminta jajaran APIP Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengedepankan pencegahan dan fungsi pengawalan program.

Demikian pula penanganan dugaan tindak pidana korupsi, Tumpak berharap kepada APIP dan APH untuk konsisten menjakankan Perjanjian Kerja sama (PKS) yang telah disepakati antara Para Kepala Daerah, Kepala Kejaksaan dan Kepolisian yang ada di daerah dalam penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTB.

“Koordinasi ini penting karena dengan koordinasi inilah penegakkan hukum di daerah bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Cek juga

Close
Back to top button
Close