HeadlineLingkungan

DPRD NTB Minta Pemerintah Segera Lakukan Tindakan Kongkret Atasi Kekeringan.

MATARAM – QOLAMA.COM | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta segera melakukan tindakan kongkret mengatasi masalah kekeringan dan krisis yang melanda sebagian wilayah NTB yang selama ini menjadi langganan kekeringan, termasuk Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima. Permintaan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Akhdiansyah, merespon bencana kekeringan yang semakin meluas dan mengakibatkan krisis air bersih bagi masyarakat. “Pemprov NTB kita minta segera mengambil langkah kongkrit dan antisipatif, jangan sampai nanti setelah kejadian luar biasa (KLB), pemerintah baru merespon” pinta Akhdiansyah di Mataram, Jum’at (13/9/2019). Pria yang akrab disapa Guru To’i tersebut tidak ingin sampai ada kejadian masyarakat tidak ada air untuk minum maupun kebutuhan MCK lainnya, baru ada tindakan, pemerintah kan biasanya suka begitu. Karena itulah Pemprov NTB diminta supaya bisa responsif terhadap kondisi kekeringan yang dihadapi masyarakat sekarang ini, apalagi berdasarkan informasi dari BMKG, kekeringan akan berlangsung dari September hingga November 2019. “Untuk Kabupaten Dompu saja, berdasarkan Data Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) setempat, luas wilayah terdampak kekeringan mencapai 8 kecamatan, dengan 80 desa, dimana 42 desa diantara terdampak kekeringan, belum lagi Kabupaten Bima” katanya. Lebih lanjut Akhdiansyah juga meminta, supaya pemerintah juga perlu membuat perencanaan jangka panjang dalam mengatasi masalah kekeringan di NTB. Salah satunya dengan menyetop mengeluarkan pembuatan sumur skala besar oleh oleh perusahaan korporasi air minum kemasan yang menjadi salah satu penyebab terjadi kekeringan, seperti di Kabupaten Dompu.

1 2 3Laman berikutnya

Cek juga

Close
Back to top button
Close