HeadlinePolitik

F-PKB DPRD Provinsi NTB Dorong Pembentukan Perda Pesantren

MATARAM-QOLAMA.COM | Menindaklanjuti disahkannya Rancangan Undang – Undang (RUU) Pesantren menjadi UU oleh DPR RI dan pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi NTB dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mendorong dibuatnya peraturan daerah (Perda) Pesantren. “Perda Pesantren ingin kita buat, menindaklanjuti telah disahkannya UU Pesantren oleh DPR RI. UU Pesantren tersebut perlu dibreakdown ke bawah, sehingga NTB perlu ada Perda Pesantren sebagai payung hukum implementasi di daerah” kata Sekretaris F-PKB DPRD Provinsi NTB, Akdiansyah di Mataram, Selasa (1/10/2019) Dikatakan, sambil menunggu terbitnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai tindaklanjut UU Pesantren, maka F-PKB DPRD NTB akan mendorong pembuatan perda Pesantren. Lebih lanjut pria yang akrab disapa Guru To’i tersebut menyatakan perda Pesantren nantinya mengatur spesifik antara lain tentang kelembagaan, anggaran, ustaz atau guru pengajar pesantren. “Untuk materi kurikulum pesantren disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing pesantren dengan tetap menjaga independensi kiai di pesantren” katanya Tidak kalah pentingnya menanamkan arti pentingnya Pancasila menjadi dasar negara sehingga pesantren tetap berdasarkan Pancasila. Terkait anggaran, lanjut Akhdiansyah, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang selama ini hanya untuk sekolah umum, nantinya bisa juga diberikan di pesantren. Demikian pula dengan sertifikasi bagi guru pesantren. “Kalau UU Pesantren mengatur secara umum, maka perlu penguatan di daerah melalui Perda Pesantren”.

1 2Laman berikutnya

Cek juga

Close
Back to top button
Close