MATARAM – QOLAMA. COM | Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlokasi di Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok belum bisa bekerja maksimal karena hingga kini lembaga yang ditugasi melatih Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Luar Negeri tersebut belum mendapatkan pos pembiayaan khusus di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB. Hal ini diungkapkan Kepala BLKLN NTB Hj. Wilujeng saat menerima kunjungan Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, S. Hi Kamis, (18/06/2020).
“BLKLN NTB hanya di support Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam bentuk pelatihan-pelatihan belum melalui pos Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).” Ungkapnya
Kepada Akhdiansyah, Kepala BLKN NTB ini berharap agar status BLKLN NTB ditingkatkan menjadi BLUD, BUMD atau anak perusahan GNE yang sudah legal formal sehingga statusnya menjadi jelas.
“Kita mohon kepada pak Dewan agar memperjuangkan status BLKLN ini di Parlemen” Titipnya.
Mendengar keluhan tersebut, Anggota Komisi V Akhdiansyah, S. Hi mengungkapkan, tugas BLKLN NTB melatih Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang profesional dengan skill yang memadai bukan tugas ringan, karena itu pemerintah seharusnya memfasilitasi lembaga ini dengan maksimal pula.
“Sekarang kita tau masalahnya, kami di DPRD NTB khususnya Komisi V akan segera mendiskusikan kendala dan persoalan ini dan kemudian akan mendorong Pemrov NTB segera mengambil kebijakan terbaik untuk BLKLN. Sangat disayangkan, sudah dibuat tapi tidak dimaksimalkan” Tegasnya.
Ditambahkan Politisi yang juga Sekretaris Wilayah PKB NTB ini, hampir semua BLK di NTB belum mampu menyiapkan Skill Profesional yang mumpuni untuk PMI tujuan luar negeri. PMI NTB katanya rata-rata masih banyak bekerja di sektor informal sebagai buruh kelapa sawit, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga seperti di Malaysia dan Timur Tengah.
“Padahal jika skill mereka mumpuni mereka akan bisa bekerja bahkan di sektor formal sekalipun, dengan begitu tentu pendapatan mereka akan lebih baik. Nah tugas BLKLN seharusnya maksimal disitu” Ungkapnya.
Terkait ketidakjelasan status BLKLN yang dilaporkan, Komisi V DPRD NTB akan segera melakukan kajian lebih jauh keberadaan BLKLN yang dibangun dari dana APBD tersebut.
“Kita akan upayakan semakisimal mungkin, mendorong semua fihak terurtama Pemprov agar lembaga ini benar-benar dimaksimalkan baik dari segi program dan juga pembiayaan, Insya Allah BLKLN NTB ini kedepan akan lebih baik dan berdampak positif bagi pendapatan daerah.” Katanya.
