HeadlineIqro'
Trending

Memahami Papua Tanpa Kacamata Jokowi-Prabowo

RASINAH ABDUL IGIT

Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74 diganggu oleh keributan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya Jawa Timur. Ratusan orang mengepung asrama mahasiswa Papua karena mendengar ada bendera Merah-Putih yang dirobek dan dibuang ke selokan. Tak disangka kejadian ini menjadi pemantik keributan dan kerusuhan di Papua beberapa hari setelahnya. Warga Papua berdemo dan merusak fasilitas publik. Mereka tersulut oleh ungkapan rasis oknum tertentu yang menyebut mereka monyet. Tapi sekali lagi, ini hanya pemantik. Sumber api bisa diurai lebih panjang dalam konteks banyak hal.

Heboh di dunia nyata, hoboh pula di dunia maya, bahkan mungkin lebih heboh dari yang sebenarnya. Dari banyak informasi yang tersaji di setiap akun medsos, sebagiannya justru hoaks, berita bohong yang sengaja diciptakan untuk semakin memperkeruh suasana. Seperti lazimnya bisnis medsos, persoalan dipatok berhadap-hadapan, antar kubu saling serang. Ada akun “gaib” yang bertugas menyalahkan pemerintah yang terkesan membiarkan kerusuhan di Papua meski itu sudah mengarah ke tindakan separatis.

Pemerintah dianggap lemah, tidak berdaya, dan cenderung tidak tau harus melakukan apa. Pemerintah dianggap lalai karena tengah sibuk mengurus pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di pihak seberang, ada akun yang bertugas mengompori rakyat Papua. Mereka, dengan ketidakadilan yang diciptakan Jakarta selama ini, dibenarkan marah dan merusak, serta melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa.

Simbol perlawanan mereka adalah Bendera Bintang Kejora yang dikibar-kibarkan di depan istana, jantung republik. Jika bendera sudah berkibar di jantung republik, maka itu berarti akan laris di mata media asing. Lalu koran dan portal berita asing ramai-ramai menjadikan kasus Papua menjadi headline. Terakhir, media asing memberitakan negara-negara fasifik menuntut adanya penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua. Klop. Masuk itu barang. Pengguna medsos pasif bingung dan resah.

Di daerah saya, yang jaraknya begitu jauh dari Jakarta apalagi Papua, keriuhan medsos-nya juga menjadi-jadi. Tapi semuanya relatif koor, mencibiri masalah ini lewat emosi Pilpres lalu. Karena akan sangat mudah dipetakan argument soal Papua. Pakai saja hasil survei Pilpres. Mereka yang dulunya pendukung Prabowo tiap hari membuat status yang salah satu contoh berbunyi begini. “Inilah akibatnya kalau kita salah pilih. Masalah Papua tidak bisa diselesaikan. Bintang Kejora di depan Istana tidak berani ditindak. Giliran bendera tauhid dianggap ISIS dan ditindak tegas”.

Silahkan mengecek riwayat dukungan Pilpres pembuat status begini. Pasti dulu dia pendukung Prabowo. Begitu pun sebaliknya. Ada banyak akun memberikan “klarifikasi” bahwa provokator keributan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya adalah seorang perempuan eks caleg Gerindra. Rata-rata pendukung Jokowi yang meng-apload dan share berita yang ini.

Penyakit akut bangsa ini ya salah satunya seperti kasus di atas : susah move on dari peristiwa politik. Apalagi pilpres lalu membuat pembelahan yang sangat besar. Sangat menganga antar kubu. Karena itu jika ada yang bilang demokrasi kita sudah maju, saya biasanya akan langsung bilang itu bohong. Tiap tahun warg dihadapkan oleh banyak event politik mulai dari Pilpres hingga pemilihan ketua RT. Toh sikap dewasa itu masih jauh, jauh sekali. Orang bisa memendam dendam akibat Pemilu hingga bertahun-tahun.

Suatu pekerjaan yang sia-sia dan tidak berpahala. Saya kalau mengkritik kebijakan pemerintah pusat, seringkali bukannya ditimpali oleh argumen yang bagus, tapi ungkapan begini “ Makanya siapa suruh pilih dia dulu itu”. La, pilpres ya pilpres. Dia sudah lewat. Masak sekarang yang mendukung tidak boleh mengkritik yang didukungnya? Ya boleh dong. Bahkan harus kalau itu salah. Itu tandanya orang itu adalah pendukung yang baik. Hehehe.

Kita kembali ke masalah Papua. Pemerintah pusat sepertinya sangat berhati-hati menyelesaikan masalah ini. Sikap hati-hati inilah yang kemudian diterjemahkan secara bebas sebagai tindakan lemot bin lamban. Menurut saya, melihat papua mesti menggunakan beberapa sudut pandang. Pertama, ini yang pertama sekali, lepas frame Pilpres di atas. Dia tidak akan menyeleaikan masalah. Setidaknya tidak menyelesaikan masalah di struktur pikiran kita tentang Papua. Dengan begitu kita tidak akan terjebak dalam urusan saling adudomba. Kata Rhoma Irama dalam lagunya, efek adudomba itu sangat berbahaya.

Kedua, sudut pandang sejarah. Perjalanan sejarah bangsa Papua relatif jauh berbeda dengan perjalanan sejarah bangsa-bangsa lain yang terikat dalam kesatuan bernama Indonesia. Silahkan buka buku-buku sejarah soal ini. Bahkan, versi Papua, pembebasan Irian oleh Jakarta yang menandai bergabungnya wilayah ini ke RI bukanlah pembebasan, melainkan dianggao penjajahan juga. Dari sini emosi ber-Indonesia sudah tidak sama. Ditambah lagi dengan masuknya cengkeraman perusahaan besar asing atas “izin” Jakarta, dan ketidakadilan-ketidakadilan yang diciptakan negara lewat aparat keamanan selama Orde Baru, emosi marah itu menggumpal lama. Sampai sekarang. Jika sudah begini, siapapun Presidennya akan menghadapi masalah yang sama. Ini bukan soal ketidakadilan ekonomi semata. Buktinya, tidak ada dari keinginan orang Papua yang tidak diakomodir penuh oleh negara. Mulai dari status daerah otonomi khusus dengan anggaran jumbo saban tahun hingga keistimewaan-keistimewaan lain. Ini adalah cara negara mengganti kerugian-kerugian yang dialami orang Papua dari sejak republik ini ada hingga sekarang. Masih banyak yang kurang? Tentu saja, tapi bukankah itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik? Nah, jika ini semua tetap tidak bisa menuntaskan gejolak, berarti kita mesti beranjak ke sudut pandang yang lain.

Sudut pandang ketiga; kepentingan asing. Yang ini agak terkesan melempar tanggungjawab ke pihak luar. Tapi, di tengah dunia yang bergerak ke arah saling memangsa ini, adilkah jika Papua tidak dilihat dalam konteks itu. Ada analisa bagus dari seorang penulis bernama Varhan AZ, alumni Magister Ketahanan Universitas Indonesia. Ia memulai dengan bernarasi tentang tiga kejadian besar mengenai Papua yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Peristiwa asrama Papua di Surabaya, kerusuhan Manokwari, hingga insiden yang menggugurkan 1 TNI dan 2 warga sipil di Deiyai. Semua berlangsung cepat, seperti dikoordinir dengan sistematis. Tidak berselang lama kantor berita Reuters yang berpusat di London Inggris membuat berita yang menyatakan 6 warga sipil tewas di tangan aparat. Hoaks ini kemudian diralat oleh Reuters.

Riuh Papua juga menjadi berita utama media-media internasional yang lain. Berbeda di dalam negeri. Seorang jurnalis teman saya malah berpendapat radikal. Katanya, sudah betul media kita tidak member porsi besar tentang Papua, sebab stabilitas keamanan dan kesatuan bangsa adalah jauh lebih utama. Pendapatnya ini boleh diperdebatkan. Peristiwa Deiyai tiba-tiba saja diarahkan ke “referendum”. Ini jualan utamanya. Sponsornya di luar. Di tempat jauh. Bumi Papua ini terlalu kaya untuk dimiliki oleh Indonesia. Ia harus diambil. Bukan menjadi bagian dari negara lain, tapi jadi negara sendiri yang disetir negara yang semangat sekali menyuarakan “referendum” itu. Sudah banyak terjadi yang demikian. Saya sepakat dengan ulasan Varhan ini. Coba lihat, tahapan-tahapan menuju kemerdekaan Papua sedang dimainkan. Dimulai dari genitnya LSM-LSM asing menyuarakan pentingnya penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Maka dari sini, saya dan anda mestinya mulai memahami kehati-hatian yang diperlihatkan negara. Pertama, yang sedang dihadapi adalah pemain asing dengan kepentingan globalnya. Kedua, menuntut negara bertindak tegas dengan tergesa-gesa melancarkan tindakan militer sama saja mendorong negara masuk ke lubang menuju tahapan referendum itu. Negara ini tidak boleh mengulang kasus Timor-Timur. Jika itu terjadi, Jokowi akan dikutuk sejarah, selama-lamanya. I Love Papua. Papua adalah bagian penting Indonesia.

#Gerung

Cek juga

Close
Back to top button
Close