HeadlineNews

Pemerintah Diminta Hentikan Alih Fungsi Lahan Atas Nama Pembangunan.

MATARAM – QOLAMA.COM | Pemerintah diminta menghentikan kegiatan alih fungsi lahan, dengan mengatasnamakan pembangunan, karena dinilai hanya menguntungkan beberapa gelintir orang dan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, khususnya petani dan buruh pertanian perempuan. “Alih fungsi lahan, secara besar – besaran telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat petani, khususnya lahan sawah produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat” kata Direktur Solidaritas Perempuan (SP) Mataram, Eli Sukemi di Mataram, memperingati Hari Tani Nasional (HTN), Selasa (24/9/2019). Dikatakan, memperingati HTN, sebagai momentum yang baik dalam menyuarakan situasi ketidakadilan, penindasan, perampasan, pengusuran, alih fungsi lahan sawah produktif semakin terus meningkat. Situasi pelanggaran, peminggiran hak-hak petani, buruh tani perempuan dengan dalih mengatas namakan pembangunan untuk meningkatkan kesejateraan rakyat jauh dari apa yang selama ini diharapan. “Justru yang terjadi sebaliknya, alih fungsi lahan yang semakin masif terjadi menyengsarakan rakyat, terutama petani, buruh tani kehilangan pekerjaannya” terangnya. Dikatakan, buruh tani perempuan banyak yang menggantung kehiidupan keluarga dari kegiatan pertanian. Masifnya alih fungsi lawan sawah produktif telah meminggirkan petani, buruh tani perempuan dan merampas kedaulatan petani atas sumber dan hak-haknya dalam mengakses sumber pangan sehat. Selama ini perempuan memiliki peran dan keterikatan kuat dalam sistem pengelolaan pangan, baik di dalam proses produksi, konsumsi hingga distribusi.

1 2 3Laman berikutnya

Cek juga

Close
Back to top button
Close