HeadlineHukum dan KriminalPolitik

SK Bansos ‘Tidak Wajar’ JARSUM Minta Gubernur Bicara

MATARAM, QOLAMA.COM | Aktifis Jaringan Santri dan Ulama Muda Pesantren (JARSUMP) Pahrur Roji Al Lumbuky meminta agar Gubernur NTB, Dr. Zulkiflimansyah segera memberikan tanggapan atas beredarnya Lampiran Surat Keputusan (SK) ‘tidak wajar’ terkait Bantuan Sosial Pemprov NTB Tahun 2019 untuk lembaga pendidikan Se NTB.

Aktifis JARSUMP itu mengatakan, Gubernur NTB hendaknya tidak membuat rakyat NTB saling curiga-mencurigai terutama antar Ormas karena ada dugaan alokasi Bansos tersebut dialokasikan secara tidak adil.

“Harus disikapi segera ini, karena kalau ternyata benar SK itu, berarti lembaga-lembaga pendidikan di NTB ini diiperlakukan tidak adil karena dilayani berdasarkan stempel organisasi” Ungkapnya.

Ia menambahkan, cara-cara pemerintah daerah mengalokasikan anggaran seperti ini harus dihentikan sebab seorang Gubernur bukanlah bertugas melayani satu kelompok atau organisasi tertentu saja, tapi wajib melayani masyarakat NTB secara keseluruhan.

Sebelumnya, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Tengah, Hasbi Ashiddiqi juga melancarkan protes terkait ketimpangan bantuan sosial tersebut.

Hasbi berpendapat, sebagaian besar Lembaga Pendidikan yang mendapat bantuan adalah Lembaga Pendidikan yang bernaung di bawah Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor sementara lembaga pendidikan yang bernaung di bawah NU, Muhammadiyah termasuk juga NW Anjani seperti dianaktirikan.

“Ada lembaga pendidikan NW yang mendapatkan dana mencapai Rp. 1 Milliar, sementara lembaga lain hanya dikasi Rp.10 Juta” Katanya.

Salah seorang sumber Qolama.com yang mengaku pernah ikut terlibat dalam tim verifikasi berkas-berkas proposal di Dikpora Provinsi tahun 2015 membagikan pengalamannya.

Dikatakannya, proposal-proposal yang masuk di Dikpora memang terkesan pilih kasih dan tidak adil.

“Saat saya bantu verifikasi berkas-berkas itu, memang menjadi cerita umum di dikpora jika 75 persen Bansos dialokasikan khusus untuk organisasi tertentu dan 25 Persen lainnya baru dialokasikan ke yang lain,” Katanya.

Bahkan, narasumber yang tak mau disebutkan namanya ini mengatakan, beberapa proposal yang masuk ditemukannya dalam keadaan lucu-lucu. Misal ada proposal permohonan bantuan pendidikan dari S1 sampai S3 bunyinya sama semua dan terkesan hanya satu orang yang bikin.

“Proposal bantuan pendidikan dari S1 sampai S3 bunyinya sama” Ungkapnya.

Cek juga

Close
Back to top button
Close