MATARAM – QOLAMA.COM | Sikap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menganggarkan perbaikan rumah dinas (Rumdis) dan pembelian mobil dinas baru, selain sebagai bentuk pemborosan anggaran, juga dinilai sangat melukai perasaan masyarakat.
“Kalau kita lihat sikap DPRD NTB sekarang ini sama sekali tidak tidak pro rakyat dengan mengalokasikan Rumdis dan pembelian mobil dinas dengan nilai fantastis mencapai 6,4 miliar” kata Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) NU NTB, Muhammad Jayadi di Mataram, Rabu 15 Januari 2019).
Padahal Rumdis yang ada sekarang saja tidak pernah mau ditempati pimpinan dan anggota DPRD NTB dan dibiarkan mangkrak tanpa perawatan. Padahal Rumdis tersebut pembangunannya dianggarkan dari APBD yang merupakan uang rakyat.
Lantas sekarang dianggarkan dana perbaikan, ini kan patut dipertanyakan, ada apa dengan DPRD NTB tiba – tiba pada APBD 2019 menganggarkan dana perbaikan rumdis.
“Ini kan patut dipertanyakan, jangan sampai itu kemudian sekedar jadi akal – akalan DPRD menggerogoti uang rakyat” katanya.
Sementara untuk anggaran pembelian mobil dinas pimpinan DPRD sama sekali bagian dari bentuk pemborosan anggaran, sebab untuk kebutuhan operasional kan bisa menggunakan mobil yang lama.
Padahal dengan uang sebesar itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat memperbaiki Layanan kesehatan, apalagi di tengah kondiai masyarakat NTB yang baru beberapa waktu dilanda musibah bencana gempa bumi
Belum lagi kondisi masyarakat belum pulih pasca gempa, capaian rehab rekon rumah masyarakat baru dikisaran 60 persen, fasilitas public seperti sekolah dan fasilitas kesehatan banyak yang belum diperbaiki.
“Kondisi ini tentu sangat kontras dengan sikap DPRD NTB. Bukannya berempati dan membela kepentingan rakyat, malah merenovasi rumah dan membeli mobil. Ini jelas bentuk nyata pimpinan dewan tidak pro terhadap kepentingan rakyat” katanya.
Ini namnya tidak punya perasaan. Menumpuk fasilitas mewah diatas penderitaan rakyat. Katanya anggaran daerah defisit, tapi untuk perbaikan rumah dan beli mobil tidak ada kata defisit.
Sebagai lembaga yang banyak melakukan kerja – kerja keumatan, Lakpesdan NU NTB tentu sangat menyesalkan kebijakan semacam itu, dan mendesak pimpinan dewan untuk membatalkan rencana tersebut dan lebih baik menggunakannya untuk membiayai fasilitas dan sarana prasaran public yang lebih penting, serta mendukung program pengentasan kemiskinan.
