HeadlineLombok TengahSosialTokoh

Dari Tahun 2010, Disabilitas Selalu Ditinggal Di Pilkada Loteng

PRAYA, QOLAMA.COM | Telatnya sosialisasi kepada pemilih disabilitas pada Pilkada Lombo Tengah 2020 rupanya tidak hanya terjadi saat ini. Menurut ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
Propinsi NTB Sri Sukarni, sejak ia menjadi ketua HWDI Lombok Tengah tahun 2010 hingga 2017, tak satu kalipun penyandang disabilitas mendapatkan sosialisasi tentang Pilkada ataupun pemilihan-pemilihan lainnya.

“Jgnkn tuk sisialisasi diundang tuk diskusi aja dak pernh” Ungkapnya.

Padahal kata Sri, pemerintah dan para penyelenggara mendapatkan amanat khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 terkait pemenuhan hak-hak kaum disabilitas termasuk hak-hak konstitusionalnya dalam berpolitik.

Baca Juga :

Parah Nian! Pilkada Loteng Belum Ramah Disabilitas.

Lakpesdam NU Minta Dana Wifi Masjid Dialihkan Ke Masjid Ramah Disabilitas

Badan Ad Hoc Disabilitas KPUD Loteng Dipertanyakan

Sri mempertanyakan, telatnya sosialisasi ke para penyandang disabilitas pada Pilkada 2020 ini beresiko para penyandang disabilitas tidak memiliki hak pilih pada 9 Desember mendatang.

“Apakah KPUD Loteng bisa memastikan semua penyandang disabilitas di Loteng ini sudah terdata sebagai pemilih?” Tanyanya.

Tak hanya itu tambahnya, secara tekhnis, KPU juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan para penyandang disabilitas ini seperti kertas suara yang bisa diakses oleh semua jenis disabilitas, aksesibilitas di tempat pemungutan suara, pelayanan pendampingan untuk tunanetra atau penerjemah Bahasa untuk yang tunarungu.

“Tolong sampaikn salam kami buat KPUD Loteng, tolong sebelum tanggal 9 agar ada sosialisasi, bilaperlu ada relawan demokrasi basis disabilitas dari penyandang disabilitas seperti di kota Mataram” Pungkasnya.[]

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button