PRAYA, QOLAMA.COM | Daripada urus perubahan nama bandara Lombok Internasional Airpot (LIA), Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan Politisi PKS, Zulkiflimansyah diminta lebih baik fokus menjalankan program penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran yang sampai saat masih sangat memprihatinkan.
Permintaan tersebut disampaikan Kepala Desa (Kades), Ketara, Lalu. Buntaran menanggapi surat permintaan yang dilayangkan Zul kepada DPRD NTB terkait perubahan nama bandara LIA menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Senin 18 November 2019.
“Daripada urus bandara, lebih baik gubernur urus masalah yang lebih penting, seperti masalah kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi” kata Buntaran.
Baca Juga :
Branding ZAMLIA Gagal Lagi! Masyarakat Tetap Menolak
Bandara dan Representasi Masyarakat Sasak
Yang Berani Eksekusi Nama Bandara Melanggar Hukum
Berdsarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah penduduk miskin Provinsi NTB bulan Maret 2019 mencaoai 735,96 ribu. Artinya terdapat masyarakat Sejumlah angka tersebut Memiliki rata – rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Rp.364.880)
Dengan kata lain, mereka tidak mampu memenuhi standar kebutuhan minimum, dan dalam kenyataan ya memang masih banyak masyarakat NTB yang hidup dalam garis kemiskinan, menjadi pengangguran, sehingga buruh disediakan lapangan kesejahteraan, bukan sibuk mengurus nama bandara yang sejatinya tidak perlu lagi diributkan, karena sudah dikenal dengan nama ‘Lombok’ dan menjadi ikon pariwisata NTB.
Dalam mengambil kebijakan, Gubernur dan Dewan juga diminta berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik, karena itulah, seara tegas masyarakat Lombok Tengah menolak perhatian nama bandara LIA menjadi ZAM.
“Secara prosedur, Keputusan Kementerian Perhubungan terkait perhatian nama bandara LIA atau BIL, tidak prosedural, karena tidak melibatkan Pemda dan masyarakat Lombok Tengah” katanya
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda sebelumnya mengatakan tidak akan melakukan tindakan gegabah terkait polemik perubahan nama bandara LIA dan menjamin juga tidak akan sampai melakukan poting.
Untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut, DPRD NTB akan membentuk Pansus dan akan turun melakukan investigasi, bertemu dengan tokoh masyarakat, Pemda Lombok Tengah, termasuk dengan buoati gubernur dan Kemenhub.
“Kami tidak ingin kondusifitas daerah terganggu terkait aksi menolak perubahan nama bandara, apalagi jelang iven MotorGP 2021” katanya.
