Dongkrak Capaian SDGs, Pemda Kabupaten dan Kota Diminta Serius Tangani Sampah.
MATARAM – QOLAMA.COM | Salah satu menjadi tantangan berat mewujudkan pencapaian indikator Sustainable Development Goals (SDGs), adalah masalah penanganan sampah yang belum maksimal, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dan itu menjadi tantangan paling berat.
‘’Mewujudkan NTB bebas sampah memang tidak bisa dilakukan secara instan, butuh waktu panjang, karena itu berkaitan dengan edukasi, mengubah mindset orang dan itu tak sebatas satu, dua tahun,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, Rabu, (9/10/2019).
Dalam upaya penanganan tersebut, selain Pemprov NTB, Pemda kabupaten dan kota juga diminta untuk fokus dalam pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga akan dapat mendongkrak pencapaian indikator SDGs, yakni rumah tangga dengan prilaku pemilahan sampah.
Dikatakan, produksi sampah setiap kabupaten kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74 ton, Sumbawa Barat 92,39 ton, Sumbawa 311,85 ton, Dompu 164,27 ton, Bima 325,94 ton dan Kota Bima 113,83 ton.
“Dari produksi sebesar itu, sampah yang diangkut ke TPA di Kota Mataram sebanyak 283 ton tiap hari. Kemudian Lombok Barat 60 ton, Lombok Utara 21 ton, Lombok Tengah 12,25 ton, Lombok Timur 15,4 ton, Sumbawa Barat 28,7 ton, Sumbawa 115,97 ton, Dompu 39,6 ton, Bima 20 ton dan Kota Bima 46 ton” katanya.
Sedangkan sampah yang dibuang sembarangan mencapai 80 persen atau 2.695,63 ton tiap hari. Dari 2.695,63 ton sampah yang dibuang sembarangan terdapat di Lombok Barat 409 ton, Lombok Utara sebesar 128,15 ton, Lombok Tengah 627,67 ton, Lombok Timur 786,26 ton, Sumbawa 189,64 ton, Dompu dan Bima masing-masing 124,67 ton dan 286,38 ton. Kemudian Kota Mataram hanya 15,59 ton, Sumbawa Barat 60,44 ton dan Kota Bima 67,83 ton.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah sebelumnya mengatakan, NTB bebas sampah menjadi salah satu program skala prioritas Pemprov NTB selama lima tahun mendatang untuk ditangani.
Menurutnya, edukasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah merupakan upaya yang terus menerus akan dilakukan. Karena menurutnya, PR paling besar terkait dengan zero waste adalah mengubah mindset masyarakat.
Selama ini anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baik provinsi dan kabupaten kota sangat marginal. Kalau pun ada anggaran yang dialokasikan Pemda, sifatnya hanya menggugurkan kewajiban, nilainya sangat kecil.
Namun, Pemprov NTB sudah mulai memberikan perhatian dari sisi anggaran sejak beberapa tahun terakhir. Anggaran untuk Dinas LHK terus mengalami peningkatan. Tinggal, Pemda kabupaten kota diminta lebih fokus menangani persoalan sampah.
