DPD Diminta Ikut Dorong Pemerataan Pendidikan Indonesia Timur.
MATARAM – QOLAMA.COM | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta ikut berkontribusi mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia bagian timur, khususnya NTB
“Masih terjadi ketimpangan, dimana akses pendidikan belum mengalami pemerataan antara Indonesia bagian timur dan barat, masih banyak masyarakat belum bisa menikmati dan mengakses pendidikan berkualitas” kata Gubernur NTB, Zulkiflimansyah ketika menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Mataram, Selasa 18 Februari 2020.
Ia juga mendorong dan mengusulkan agar DPD dapat mendorong pembangunan kampus-kampus dan pemerataan pendidikan khususnya Indonesia Timur.
Menurutnya, memajukan Indonesia bagian timur adalah merawat kebhinekaan, terlebih dengan sistem seperti saat ini, anggota DPD semua harus memberi perhatian lebih dengan membangun kampus-kampus di timur.
Zul mencontohkan, bagaimana ketimpangan akses pendidikan Indonesia bagian timur, bagaimana ketika anak-anak mau masuk sekolah kedinasan, ada 10 anak-anak di timur yang memperoleh nilai 9, namun ketika tes ternyata ada 1000 anak-anak lain di Pulaun Jawa yang nilainya 10, ini tentu kondisi yang pahit,” jelas PO politisi PKS tersebut.
“Mengusulkan agar sekolah kedinasan juga bisa dibangun di luar jawa, IPDN, sudah tidak lagi di Jawa Barat, ada di beberapa daerah, jika STTD, STAN, STIS ada di semua daerah. Ini tentu akan mendorong integrasi antar anak bangsa, kebhinekaaan dan keberagaman yang kita inginkan” katanya.
Untuk itulah, Komite III harus berbicara untuk mendorong pembangunan ke wilayah timur. Jika tidak begitu, disintegrasi, keberagaman, kerukunan tidak ada artinya,
Adapun kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Provinsi NTB adalah dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Dimana lingkup tugas Komite III DPD RI pelaksanaannya menyangkut urusan Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga, Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ekonomi Kreatif, Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana dan Perpustakaan.
