PRAYA, QOLAMA.COM | Pernyataan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Praya Dr. Muzakir Langkir soal akan ditempuhnya jalur hukum atas postingan Relawan Endri’s Foundation (EF) Irwan Tajri di Facebook mendapat tanggapan keras dari relawan EF.
Direktur EF Endri Susanto menyatakan mengutuk keras pernyataan sikap Dirut RSUD praya tersebut karena menurutnya, konten postingan Irwan Tajri hanyalah satu bentuk keluhan yang dialaminya selama proses pendampingan terhadap pasien di Rumah Sakit tersebut.
“Kekecewaan yang dialaminya dalam pelayanan sangat sering ia rasakan, namun baru kali ini ia ungkapkan melalui media social” Ungkap Endri, Kamis (24/12/2020).
Baca Juga :
Layani Masyarakat, Rumah Sakit Diminta Tidak Bedakan Status Sosial.
Direktur Endris Foundation Dapat Mandat Urusi LKNU NTB
Peduli Pendidikan dan Kesehatan Anak, LCP Bangun Rumah Singgah di Janapria
Ia menambahkan, persoalan-persoalan sepele seperti ini oleh RSUD Praya diduga dijadikan kesempatan untuk menutupi kebobrokan pelayanan yang dialami Rumah Sakit yang pada tahun 2019 lalu turun kelas menjadi D tersebut.
Sekjend EF Restu Adam kepada Qolama via pesan Whatsapp mengatakan, RSUD Praya memang bisa dikatakan memberikan pelayanan terburuk diantara rumah sakit-rumah sakit lain di NTB.
“Sudah lama memang RSUD Praya ini dikeluhkan teman-teman relawan. Kita kesulitan mendapat akses cepat dalam mengurus administrasi pasien terutama yang emergency. Kita harus bolak balik ke dinas yang satu ke dinas yang lain. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya masyarakat miskin yang tidak mendapat pendampingan dari relawan, pasti lebih susah” Cecar Adam, Kamis (24/12/2020).
Padahal kata dia, seharusnya, RSUD sudah memiliki pelayanan informasi dan admistrasi satu pintu untuk mempermudah pelayanan publik. Karena pasien amergency tidak sama cara pelayanannya dengan pasien normal.
Begitupun halnya dengan pelayanan BPJS. Adam mengungkapkan, Pemda Loteng sepertinya belum menjadikan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat miskin sebagai prioritas, sebagai buktinya banyak masyarakat miskin yang hingga hari ini ternyata belum tercover program BPJS.
“Soal pelayanan BPJS, banyak masyarakat miskin belum tercover oleh BPJS yang ditanggung pemerintah. Harusnya Pemda Loteng ada sistem atau langkah startegis sebagai solusi melayani masyarakat miskin yang sakit seperti ini”. Tandasnya.
Sekjend EF ini tidak mempersoalkan direktur RSUD Praya yang mau melaporkan relawannya atas postingan di Sosial media tersebut. Tapi menurutnya, justru ini akan membuka bobrok RSUD yang selama ini jarang dibicarakan publik.
“Kami tidak persoalkan dia (Direktur RSUD. Red) menempuh jalur hukum, tapi bagi kami selain tidak etis, juga yang dia persoalkan ini relawan kemanusiaan dan disaat yang sama secara faktual pelayanan RSUD Praya memang bobrok”. Pungkasnya. []
