MATARAM, QOLAMA.COM | Pekan ini, perhatian publik habis terkuras oleh Polemik perubahan nama Bandara. Padahal, yang lebih penting dikritisi dari persoalan remeh-temeh itu adalah kinerja seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di NTB yang dinilai lesu dan memprihatinkan.
Hal ini benderang terlihat dari serapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se NTB per 31 Oktober 2019 ini yang seluruhnya belum mencapai target.
Menurut Rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB yang diterima Qolama, dari sepuluh Kabupaten/Kota di NTB ada empat Kabupaten/kota. Ada 4 kabupaten/kota yang menempati posisi serapan anggaran terendah yaitu Kota Bima, Lombok Utara, Kab Bima, dan Lombok Timur. Empat daerah ini memiliki deviasi atau sisa pekerjaan Per-31 Oktober di atas 30 % dari yang telah ditargetkan.
Kota Bima yang memiliki anggaran terendah yaitu sekitar Rp 903.3 M justru merealisasi anggaran sangat rendah, yakni sekitar 39.4 % dari yang ditargetkan sekitar 83.3 %, sehingga menyisakan 44.26 %. Peri 31 Oktober.
Sementara Lombok Utara, hanya mampu menyerap sekitar 52.45 % dari yang ditargetkan sekitar 94.65 % sehingga mengalami deviasi sebesar 42.20%
Lombok timur juga mengalami hal serupa, Per-31 oktober hanya 54.99% anggaran yang sudah terserap. Pekerjaan yang tersisa sampai 31 oktober sekitar 33.01 % dari target sekitar 88.00 %.
Persoalan serapan anggaran yang rendah ini jelas Jumidin adalah indikator yang sangat kuat menunjukkan pemerintah daerah tidak serius mengurusi rakyat.
Ia mencontohkan Kabupaten Bima yang hingga saat ini baru merealisasikan keuangan daerah sebesar 57.34 % sementara harus mengejar target 100 persen.
“Dengan sisa waktu yang hanya dua bulan, bagaimana mungkin mereka bisa menyerap seluruh anggaran” Ungkap Jumidin.
Menurut Kajian Fitra NTB, serapan anggaran yang rendah ini acapkali berakibat pada dipaksakan beberapa program untuk menyerap APBD di akhir tahun.
“Kami menyayangkan kinerja seluruh Pemda yang loyo ini, karena ujung-ujungnya nanti, pasti program dikerjakan secara tergesa-gesa karena mengejar target yang akhirnya akan berdampak pada kualitas yang buruk” jelasnya.
Serapan anggaran yang rendah terjadi di semua Kabupaten Kota di NTB, karena hasil pengamatan Fitra tak satupun yang mencapai target.
Bahkan, khusus untuk empat daerah yang dirilis Fitra NTB yakni Kota Bima, Lombok Utara, Kab Bima, dan Lombok Timur kondisinya saat ini dalam zona merah, sehingga harusnya menurut Fitra harus ada teguran dan sangsi yang diberikan kementerian terkait terutama dari Kemendagri dan Kemenkeu.
“Kemendagri dan Kemenkeu perlu tau hal ini supaya bisa memberikan pecut kepada Kepala Daerah yang serapan anggarannya loyo, ini bukti serius pemerintah tidak ngurusin rakyatnya” pungkasnya.
