MATARAM – QOLAMA.COM | Komoditas makanan seperti beras masih menjadi salah satu faktor paling dominan berkontribusi penyebab kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibandingkan komoditas bukan makanan.
“Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan” kata Kepala BPS Prov. NTB, Suntono di Mataram, Kamis 16 Januari 2020.
Kondisi tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2019, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,35 persen untuk perkotaan dan 74,87 persen untuk perdesaan.
Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2019 tercatat sebesar 705,68 ribu orang atau 13,88 persen. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 735,96 ribu orang atau 14,56 persen.
“Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2019 – September 2019 yaitu sebesar 0,68 persen poin” katanya
Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 365,05 ribu orang atau 14,85 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 340,63 ribu orang atau 12,97 persen.
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk NTB yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,374. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,379, turun sebesar 0,017 poin.
“Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,401 mengalami penurunan 0,006 poin dibanding dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,407, juga menurun 0,021 poin. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,333, turun 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,340” tambahnya.
Lebih lanjut Suntono menambahkan, pada September 2019, share distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 17,23 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
Asisten ll bidang Prekonomi dan Pembangunan Pemprov NTB, Ridwansyah mengaku adanya penurunan angka kemiskinan tersebut patut disyukuri dan itu artinya strategi penggunaan APBD selama ini sudah tepat dan berada di jalur yg benar.
“Meski demikian itu menjadi catatan kita, bahwa meskipun terjadi penurunan secara progresif, tapi belum sampai satu persen, sesuai target yang telah ditetapkan” katanya.
Sebagai upaya terus mendorong menurunkan angka kemiskinan, selain melalui penggunaan Anggaran tepat sasaran, juga terus berupaya mendorong sinergisitas antara Pemprov dengan Pemda kabupaten kota untuk melaksanakan program prioritas
Beberapa program pembangunan prioritas dimaksud antara lain, pembangunan rumah layak huni, KuBe, jamban keluarga, kelompok usaha, air bersih ini akan diteruskan.
