Gempa Minta Pemprov Bubarkan Wahabi, Beri Deadline Sampai 28 Februari
MATARAM, QOLAMA.COM | Ribuan massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Pembela Aswaja (GEMPA) NTB pada Kamis, (3 /2/2022) siang, menggelar aksi “Bubarkan Wahabi, Salafi, Assunnah” di Mataram.
Massa mulai bergerak dari Madjid Islamic Center Hubbul Wathan sekitar pukul 14.00 Wita dan Long March menuju Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan Aspirasinya.
Koordinator Lapangan (KORLAP) Aksi M. Zaini dalam sambutannya mengatakan, aksi yang dilakukan adalah aksi damai, sehingga apabila ada yang melakukan anarkis dan kekerasan maka ia nyatakan bukan termasuk peserta aksi tersebut.
“Kalo ada yang hari ini anarkis, bapak bapak polisi silakan tangkap mereka, itu bukan dari aksi kami” Tegasnya.
Zaini menjelaskan beberapa tuntutan Gempa antara lain. Pertama, menuntut pembubaran Yayasan Assunnah Lombok dan yayasan-yayasan beraliran Salafi, Wahabi, Assunnah dan sejenis aliran yang sama.
Hal ini kata Zaini, Mengingat pertama, narasi yang dibawakan da’i-da’i Salafi, Wahabi, Assunnah, yang telah beredar selama ini, sering menimbulkan ujaran kebencian, dan berpotensi memecah belah komponen ummat beragama dan NKRI dan antar ummat Islam sendiri.
“Kedua, kami menilai bahwa da’i-da’i Salafi, Wahabi, Assunnah tidak sesuai dengan tradisi, adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia khususnya Lombok yang kerap menimbulkan keresahan, itu oin yang kedua” Ungkapnya.
Selain itu, Gempa juga menilai, da’i-da’i Salafi, Wahabi, Assunnah tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah yang dibawakan mayoritas dai Ahlussunnah Wal Jama’ah khususnya di Pulau Lombok.
Hal lain, cenderung dapat memantik kebencian bagi mayoritas muslim yang basisnya Ahlussunnah Wal Jama’ah.
“Mengingat bahwa, Ahlussunnah Wal Jama’ah sangat perlu kita jaga dan Kawal bersama, siaap” Tambahnya disambut teriakan massa aksi.
Zaini meminta agar Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah segera merespon tuntutan tersebut. Bahkan ia menyatakan, apabila tuntutan ini tak dipenuhi maka dikhawatirkan akan terjadi hal – hal yang tidak di inginkan.
Sementara itu, koordinator umum Gempa Ahmad Asjaruddin S,Sos dalam orasinya menyampaikan, kedatangannya ke kantor Gubernur NTB untuk membuka mata hati semua jajaran pemerintah NTB dan menyampaikan bahwa ia dan masyarakat Lombok Timur sejak tahun 1992 terus merasa tersakiti oleh ajaran bernama Salafi, Wahabi atau Assunnah.
“Salafi, Wahabi dan Assunnah itu bukan ajaran Islam yang murni, itu adalah ajaran se**n” Tegas Asjaruddin
Ia juga menegaskan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 lalu, Gubernur NTB pernah menyatakan statemennya, bahwa masyarakat NTB agar belajar moderasi dan toleransi
“Kami bukan berarti tidak bisa toleransi tapi kami telah bersabar 30 tahun sejak tahun 1992, dan kami berkali-kali membuat pernyataan bersama dengan pihak Wahabi, Salafi dan Assunah, tapi mereka mengkhianati pernyataannya sendiri dalam waktu hanya 3 bulan” Jelasnya.
Asjaruddin juga menyinggung pernyataan Kelompok ini yang mengaku taat pemerintah tetapi masjid dan Madrasah yang mereka bangun ternyata banyak tidak memiliki ijin.
“Bangunan bangunan mereka tidak ada yang berijin, mereka mengurus ijin kalo sudah di komplain, apakah itu yang dikatakan taat pemerintah?” Protesnya.
Karena itu sebagai koordinator Umum ia meminta agar Wahabi, Salafi Assunnah ini dibubarkan segera. Bahkan ia mengancam, apabila tidak dibubarkan maka masyarakat yang akan membubarkanya sendiri.
Deadline Pemprov Sampai Tanggal 28 Februari 2022
Setelah bergantian orasi pihak Pemprov akhirnya bersedia menerima 10 perwakilan peserta aksi dan diminta masuk untuk menyampaikan Aspirasinya langsung.
Usai pertemuan, salah seorang perwakilan peserta Aksi TGH. Zaidi Akmal menjelaskan kepada peserta aksi, para perwakilan hanya berhasil menemui Sekretaris Daerah dan Staff ahli Gubernur bidang pemerintahan, sementara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berada ditempat dengan alasan sedang berada diluar kota.
Dijelaskannya, Sekda dan Staff Gubernur telah menerima apa-apa yang mereka usulkan dan forum komunikasi pemerintah daerah Propinsi NTB berjanji akan segera melakukan rapat, untuk membins Assunnah melalui kanwil.
“Tetapi kami tolak. Kami tidak mau mereka dibina tapi kami mau mereka di binasakan” Tegas tokoh Mamben Daya, Wanasaba, Lombok Timur ini.
Penolakan tersebut tambahnya, dikarenakan dari sekian rangkaian aksi yang sudah di lakukan di Selong Lombok Timur ternyata tidak memberikan efek jera samasekalo buat kelompok Wahabi-Salafi, Assunnah ini.
“Mereka masih mengolok-olok kami sehingga terjadi lagi gesekan di Dusun Erot. Maka menurut kami mereka ini sudah tidak bisa dibina, sudah dua bulan kami bina melalui aksi tapi tidak bisa, maka kami minta Pemprov untuk membinasakannya secara prosedural. Tetapi jika tidak bisa oleh Pemprov, maka masyarakat bersama Gempa akan membinasakannya.” Jelasnya.
Yang kedua, para perwakilan aksi juga memberikan deadline waktu kepada Pemprov sampai 28 Februari 2022 untuk segera menuntaskan yayasan Assunnah Lombok maupun yayasan – yayasan yang beraliran Wahabi, Salafi atau Assunnah se Pulau Lombok
“Kalau sampai tanggal 28 Februari Pemprov masih santai merespon itu, maka kami akan melakukan aksi lagi, bukan di kantor Gubernur, bukan didepan kantor Bupati, tetapi aksi kami akan langsung di Markas Assunnah” Ancamnya.
TGH. Zaidi Akmal juga menyampaikan, bahwa Pemprov bersama Polda dan Danrem berjanji akan segera melakukan silaturrahim ke Pusat Gempa di Mamben Daya, dan meminta masyarakat menerimanya dengan sebaik – baiknya.
“Kapan akan mereka datang bersilaturrahim, kita tunggu dan kita apresiasi ikhtiar baik ini dan nanti kita dengar penjelasannya” Pungkas TGH Zaidi Akmal. []
