MATARAM – QOLAMA.COM | Koalisi masyarakat sipil (KMS) menuding ada konspirasi antara DPRD dan Pemprov Nusa Tenggara Barat, dibalik cepatnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB) NTB 2020.
Tudingan tersebut disampaikan KMS ketika melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan RAPBD NTB dan kritikan atas kunjungan kerja (Kungker) anggota dewan ke luar negeri di depan gedung DPRD NTB, Kamis (29/82019).
Baca Juga :
Baiq Isvie Rupaeda NTB Tantang Koalisi Masyarakat Sipil Segera Mengajukan Gugatan.
Yan Mangandar salah satu peserta meminta Pemprov dan DPRD menghentikan dan menunda pengesahan RAPBD, karena dinilai cacat hukum, tanpa melalui uji publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kajian mendalam, sehingga berpotensi tidak sesuai perencanaan matang.
“Dengan pembahasan RAPBD yang tergesa – gesa, patut kami mencurigai, ada konspirasi antara Pemprov NTB dan DPRD” kata Yan.
Menurutnya, idealnya, selain melalui perencanaan dan kajian mendalam terhadap pos penganggaran yang ada, KUA PPAS termasuk pembahasan RAPBD harus melalui uji publik, dengan mendengarkan masukan dari masyarakat, guna mendorong pengelolaan anggaran yang transparan.
Sehingga waktu pembahasan RAPBD seharusnya bisa lebih panjang, sampai 31 September mendatang, tapi kenyataannya, pengesahan RAPBD hari ini terkesan dipaksakan.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa DPRD dan Pemprov memang tidak transparan dalam pembahasan RAPBD 2019” katanya.
Terpisah, Wakil Gubernur Provinsi NTB, usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD nampak keluar dengan muka masam dan memilih langsung pergi meninggalkan gedung DPRD NTB, tanpa mau berkomentar sedikitpun.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mahalli Fikri ketika diminta tanggapannya terkait tudingan masyarakat terkait pembahasan RAPBD NTB 2020 memilih tidak banyak berkomentar
“Apalagi mau dikomentari, kan APBD hari telah disahkan dan semua prosedur sudah dilalui, kalau ada yang menolak silahkan saja, terserah mereka” katanya.
