HeadlinePolitik

Lakpesdam PWNU NTB Minta Seleksi Calon Sekda Dilakukan Secara Transparan.

MATARAM – QOLAMA.COM | Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta supaya proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) dilakukan secara terbuka dan transparan. “Publik tentu berharap agar proses seleksi Sekda NTB dilakukan secara terbuka dan transparan, jangan sampai ditutup tutupi, apalagi dipolitisir” kata Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Muhammad Jayadi, Jum’at (20/9/2019). Jangan sampai keberadaan Pansel sekedar formalitas dan akal – akalan semata hanya menggugurkan kewajiban melaksanakan undang – undang, tapi dalam kenyataan, Calon Sekda sudah ditentukan duluan dan itu tidak bisa dipungkiri kerap dilakukan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam pengisian jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sosok pejabat yang dipilih dilakukan, lebih pada karena faktor kedekatan dan balas jasa politis semata, bukan karena kompetensi dimiliki pejabat bersangkutan, sehingga jelas akan berdampak terhadap layanan publik yang kurang baik. “Keterbukaan penting, agar masyarakat bisa mengetahui, kemampuan dan kompetensi Sekda yang terpilih nantinya dalam membantu Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan setiap agenda pembangunan dijalankan” katanya. Jayadi menambahkan, di era keterbukaan seperti sekarang, akan sangat baik jika proses penyusunan dan penentuan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, sebisa mungkin dilakukan secara terbuka, jujur, professional dan akuntabel. Cara-cara yang tidak transfaran serta kental aroma politik kepentingan tidak boleh dilakukan, lebih-lebih yang terkait dengan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana Panselnya telah terbentuk dan mulai kerja. “Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pasal 3 poin a sampai d, menjamin dan memberikan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk mengetahui, berpatisipasi dan mengontrol setiap kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik” terang pria yang lama malang melintang di berbagai NGO tersebut.

1 2Laman berikutnya
Cek juga
Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: