HeadlineIqro'Kolom

Menyoal Pilkada dan Netralitas ASN

FAKTANYA, ASN acapkali diseret dan dimobilisir terlibat dalam politik praktis. ASN yang tidak mendukung harus menerima konsekuensi dicopot, dimutasi bahkan dipecat dengan santun, alias Non Job

TURMUZI * Koordinator Liputan (Korlip) Qolama.com

Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi sorotan. Bagaimana tidak, meski berstatus sebagai abdi negara, ASN kerap menjadi komoditas politik calon kepala daerah yang hendak maju mencalonkan diri. Politisasi dan mobilisasi ASN paling potensial dilakukan calon petahanan atau incumbent selama proses kampanye sampai jelang pemilihan untuk mendulang suara.

Dengan kekuasaan di tangan, calon petahana bisa mempengaruhi bahkan menekan ASN melalui kebijakan mutasi, kenaikan pangkat dan jabatan agar bersedia memberikan mendukung pada Pilkada. Meski tidak dilakukan secara terbuka, praktik culas tersebut sudah lumrah terjadi dan bukan rahasia umum dalam birokrasi.

ASN kerap diseret dan dimobilisir terlibat politik praktis, mendukng calon kepala daerah tertentu baik secara terbuka maupun sembunyi. Bagi yang tidak mendukung konsekuensi diterima jelas, turun jabatan, kena mutasi bahkan non job. Sementara bagi yang loyal dan dianggap ikut berjasa mendulang kemenangan calon kepala daerah tertentu, jabatan baru sudah pasti menanti.

Demikan halnya, ketika kepala daerah berganti, politik balas jasa, melalui bongkar pasang jabatan birokrasi dengan dalih penyegaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah biasa disaksikan. ASN pun suka tidak suka, terutama yang suka berburu dan takut kehilangan jabatan, terpaksa memainkan wajah ganda.

Satu sisi harus patuhi aturan, agar tidak terkena sangsi pelanggaran, tapi di sisi lain harus ikut permainan politik, demi mencari aman, mempertahankan jabatan dan kekuasaan birokrasi. ASN tidak ubahnya barang mainan yang sewaktu – waktu bisa diganti bahkan disingkirkan.

Selain dukungan suara, penggunaan alat dan uang negara melalui bantuan dana sosial (Bansos) kepada organisasi kemasyarakatan, agama, pemuda termasuk lembaga pendidikan keagamaan pesantren yang dikelola ASN OPD juga tidak jarang dimanfaatkan calon kepala daerah, terutama calon petahana untuk kepentingan kampanye di tengah masyarakat.

Baca Juga :

Pelajaran Besar dari Kampung Kecil

Penundaan Pilkades, Antara Peluang dan Kesempatan

Menimbang Gagasan AHZ Soal BPJS Gratis

Wajah Kontestasi Politik Lokal

Ketidak netralan ASN juga terkait majunya sejumlah ASN mencalonkan diri dalam perhelatan Pilkada. Spanduk, baliho kampanye sudah terpampang dimana – mana, melakukan kegiatan safari politik, tapi masih menyandang status ASN, tanpa mengajukan pengunduran diri terlebih dahulu, jelas merupakan pelanggaran, memanfaatkan pengaruh serta jabatan ASN untuk kegiatan kampanye. Sulit kemudian membedakan mana kegiatan pemerintahan dan politik.

Meski UUD secara tegas telah mengatur larangan ASN terlibat politik praktis, tapi praktik sama selalu terulang setiap Pilkada. Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga yang mengawasi dan memberikan sangsi, belum banyak memberikan efek jera. Terbukti setiap musim Pilkada, pelanggaran netralitas dan keterlibatan ASN dalam politik praktis selalu terulang.

Keterlibatan dan pelibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, secara langsung maupun sembunyi, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam kenyataannya telah berdampak buruk bagi jalannya birokrasi pemerintahan, program pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan penempatan dan pengangkatan pejabat pemerintahan dilakukan kepala daerah berdasarkan hubungan kedekatan dan balas jasa, bukan berdasarkan kemampuan.

Tidak heran, banyak kepala daerah meski dua periode memegang kekuasaan, tidak ada prestasi dan capaian pembangunan membanggakan bisa dikenang. Sebagian besar waktu memegang kekuasaan dihabiskan mengembalikan modal, bagi – bagi jabatan dan kekuasaan. Visi dan program pembangunan pernah dicanangkan hanya menjadi kenangan kegiatan kampanye, meraih simpati dan dukungan kemenangan.

Sebagai abdi dan pelayan masyarakat yang terikat sumpah dan janji, sudah seharusnya ASN ditempatkan sesuai tugas pokok memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak ditarik dalam pusaran politik praktis. Dengan demikian mau Pilkada atau tidak bisa tetap fokus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, tanpa dihantui perasaan takut dengan tekanan atau ancaman dimutasi, turun pangkat dan jabatan bahkan di nonjobkan pimpinan atau calon kepala daerah lain, kalau tidak memberikan dukungan dan terlibat kampanye pemenangan, terutama ketika musim Pilkada seperti sekarang. []

RUBRIK IQRO’ | Anda dapat ikut mengisi rubrik ini dengan mengirimkan Tulisan berupa Gagasan, Opini dengan tema apapun. Redaksi akan memuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan Nurani dan Akal Sehat. Kirim Tulisan anda beserta foto ke Email : Qolamacreative@gmail.com

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button