PBNW, Tolak Pahlawan Nasional Berarti Melawan Negara.
MATARAM – QOLAMA.COM | Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), H. Irzani mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk segera memproses dan menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Kementerian Perhubungan termasuk surat permintaan Gubernur NTB, untuk segera mengeluarkan rekomendasi terkait perubahan nama bandara dengan nama pahlawan Nasional, Maulana Syeh. TGH. Zainuddin Abdul Madjid.
Desakan tersebut disampaikan Irzani ketik melakukan hearing bersama Aliansi Pembela Pahlawan Negara NTB di kantor DPRD NTB, Selasa 22 Januari 2020
“Mendesak DPRD NTB agar segera mengeluarkan rekomendasi perubahan nama bandara, sebab dengan menolak perubahan nama bandara dengan nama pahlawan Nasional asal NTB, berarti melawan negara” kata Irzani.
Dirinya justru mempertanyakan, kenapa sampai hari ini SK Kemenhub tidak ditandatangani, tahun 2019 ada surat Gubernur untuk menindaklanjuti SK Kementerian, ada rekomendasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dan DPRD, dikuatkan lagi dengan SK Kementerian, tapi kenapa ketika gubernur minta itu dilaksanakan, oleh DPR sampai sekarang belum juga dilaksanakan.
Apakah tidak kunjung keluarnya rekomendasi tersebut karena ada tekanan dari kelompok tertentu, sebab ada cerita bahwa pimpinan DPRD ditekan kelompok tertentu, jangan sampai karena alasan itu, lantas rekomendasi perubahan nama bandara belum juga dikeluarkan.
“Ingat proses menuju pemberian gelar pahlawan Nasional panjang dan tidak mudah, justru dengan sikap ini pimpinan anggota dan Pimpinan DPRD NTB sama saja dengan tidak menghargai, meremehkan dan menghina pahlawan Nasional, sikap tersebut juga melawan negara” kata bakal Calon Walikota Mataram tersebut.
Dikatakan, pihaknya selama ini sudah cukup sabar menahan diri dan berprasangka baik dan hari ini juga datang
dengan cara baik pula, kalau kemudian sudah dengan cara baik tidak direspon, jangan salahkan masyarakat mengambil tindakan lain.
Gelombang massa juga akan lebih besar mendesak DPRD segera mengeluarkan rekomendasi perubahan nama bandara, tidak hanya dari Lombok, tapi Sumbawa Bima. Kalau dalam dua tiga hari ini, tidak mengeluarkan, saya tidak tau apa yang akan terjadi dan dilakukan masyarakat.
“Tapi tentu kami masih memiliki prasangka baik kepada DPR dan tidak boleh kita saling ancam mengancam, tapi jangan juga main kucing Kuningan dengan masyarakat”
Pimpinan DPRD juga jangan lagi mengajak audiensi ke Kementerian, karena SKnya sudah jelas. Paripurna bisa berjalan dengan baik, mengedepankan kepentingan yang lebih besar, mendorong mengeluarkan rekomendasi, soal bagaimana mengeksekusi itu hal lain.
Pimpinan Pusat PBNW, Muhammad Ali mengaku masih berprasangka baik kepada DPR, tapi tolong dong jangan kami Dipancing, sebab bisa saja kami bersama masyarakat melakukan tindakan lain.
Ia mengingatkan, ketika Maulana syeh ditetapkan jadi pahlawan Nasional, berarti menjadi milik masyarakat NTB dan Indonesia, bukan lagi milik kelompok tertentu dan rasanya sangat kupur nikmat kalau menolak.
