MATARAM – QOLAMA.COM | Program bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi masyarakat, sebagai dampak dari wabah Covid 19, dinilai belum siap dilaksanakan.
Tidak siapnya Pemprov terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPRD NTB dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang terlibat langsung dalam program JPS Gemilang.
“Saya melihat, Pemprov tidak siap melaksanakan program JPS Gemilang, mulai dari kualitas dan jenis sembako yang akan disalurkan belum lengkap, belum lagi validitas data penerima bantuan” kata anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah, Rabu 22 April 2020.
Pria yang akrab disapa Guru To’i tersebut juga mengkritik kurangnya koordinasi OPD terkait yang menyalurkan JPS Gemilang dengan DPR, khususnya Komisi V. Padahal itu penting, terutama terkait data masyarakat penerima, agar bantuan disalurkan bisa tepat sasaran.
Jangan sampai nanti penerima bantuan disalurkan justru masyarakat mampu atau tidak mampu, tapi sudah tercover dalam program bantuan pemerintah pusat seperti program keluarga harapan (PKH) atau program lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sementara masyarakat yang memang berhak justru tidak masuk daftar.
“Terbukti hasil kunjungan lapangan, untuk daerah pemilihan Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima, banyak masyarakat yang memang secara ekonomi ditambah terdampak Covid 19, mengeluh justru tidak masuk data penerima JPS” terangnya.
Guru To’i juga mempertanyakan, mekanisme yang digunakan Dinsos melakukan validasi data masyarakat miskin penerima bantuan JPS Gemilang, untuk memastikan data tersebut tidak ganda, supaya tidak tumpang tindih, terjadi rekayasa atau manipulasi data, supaya orang yang menerima bukan penerima PKH.
Kenapa menanyakan itu, agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran, mengingat anggaran digelontorkan juga besar, mencapai 160 miliar. DPRD sendiri setiap turun kunjungan reses di setiap Dapil data digunakan untuk salurkan bantuan kepada masyarakat mengandalkan data dari desain
Kepala Dinas Sosial NTB, Wismaningsih Drajadiah mengatakan, penyaluran JPS Gemilang bukan hanya dilaksanakan Dinsos, tapi juga dinas lain seperti perdagangan dan perindustrian dan koperasi.
Ia mengakui penyaluran bantuan JPS dalam bentuk sembako sempat tertunda karena belum lengkap, termasuk minyak yang dilaksanakan Dinas Perindustrian yang menggandeng UMKM. Dari target 105 ribu liter, masih sedikit minyak dihasilkan, baru 6 ribu liter.
“Sehingga sebagai solusi menutupi kekurangan akan diganti dengan minyak goreng pabrikan dan penyaluran JPS ditarget selesai 28 April” katanya.
Terkait data, dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, hampir miskin dan sangat miskin penerima JPS Gemilang, Dinsos menggunakan ketentuan basis data terpadu kesejahteraan sosial, dikeluarkan statistik yang diperbaiki setiap tahun.
Ada sistematika, dimana tiga kali dalam setahun melakukan validasi data, melalui musyawarah desa, karena desalah yang lebih tau.
