JAKARTA, QOLAMA.COM | Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia H. Abdul Ghofarozzin menyatakan, pemerintah saat ini belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani Covid-19 dan mendukung terlaksananya New Normal di pesantren.
Hal ini dikatakannya alih-alih pemerintah ingin menyelematkan pesantren dari Covid-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi Covid-19.
“Seharusnya pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, pemerintah justru akan segera melaksanakan New Normal (Kelaziman Baru). Hal ini sangat beresiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19 termasuk dalam lembaga Pendidikan.” Uajarnya dalam Pres Rilis yang diterima Qolama.com, Jum’at, (29/5/2020).
Karena itu menurut RMI-PBNU, pelaksanaan new normal di pesantren tidak dapat dilakukan jika tidak ada dukungan pemerintah untuk tiga hal
yakni pertama harus ada kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusannya dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran virus covid 19.
Kedua, pemerintah harus memberikan dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan di Pesantren seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan.
Dan ketiga, pemerintah harus memberikan dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab) bagi santri yang terdampak secara ekonomi.
“Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk tiga hal ini maka RMI-PBNU
menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah.” Tegasnya seraya menghimbau agar setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait nasib pesantren hendaknya melibatkan kalangan pesantren.[]
Pewarta : Abdul Hamid
Editor : Jhelliemaestro
