MATARAM – QOLAMA.COM | Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) tidak asal bicara terkait posyandu keluarga, agar pemerintah desa sebagai lokomotif posyandu tidak salah kaprah
Permintaan tersebut disampaikan Rohmi dalam rapat evaluasi progres program Posyandu keluarga bersama semua Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat utama kantor gubernur NTB, Senin 19 April 2021.
“Terkait posyandu keluarga, DPMPD ketika turun ke desa, supaya bapak tidak asal bicara, jangan salah komunikasi, sebab kalau salah komunikasi, salah pemahamanya” kata Rohmi mengingatkan dengan nada tinggi.
Ia mengatakan, harus difahami, Pemprov datang membantu desa menghidupkan posyandu, guna mencapai SDGS, bukan ngerecokin dengan program unggulan Provinsi. Kalau datang membantu mencapai SDGD dengan tool yang disiapkan, kan enak.
Desa tinggal mengerjakan, kalau sudah dikerjakan, desa akan bersih, lingkungan hijau, sanitasi bersih, masyarakat sehat berpendidikan, goalnya kan ke situ. Itu yang saya bilang jangan sampai salah komunikasi, nanti desa malah menuntut diluar porsinya.
“Kan memang DD tidak boleh hanya digunakan untuk jalan sama bangunan saja, harus urus lingkungan, kesehatan juga diurus pendidikan harus diurus, kan itu kewajiban dari dana desa” tambahnya.
Kalaupun mau disuport, porsi provisi, sertifikasi kader, pelatihan kader, menyiapkan SIP atau program tinggal input, konten, buku saku, sosialisasi. Bisa juga dalam bentuk bang sampah, alat posyandu, mesin boor misalkan, Tapi kalau misalkan diambilalih Provinsi tidak jadi kerja.
Jangan sampai ada kesan, pemerintah desa merasa disuruh laksanakan program Provinsi. Ingat posyandu merupakan tanggungjawab desa, Pemprov hanya membantu supaya posyandunya aktif. Ingat desa itu targetnya SDGS, dana desa goalnya SDGD, jadi memang kewajibannya.
“Sehingga Supot dari Pemprov bukan pondasinya, jangan salah, nanti bapak asal ngomong, honor kader dari Pemprov, jangan main – main 50 ribu kali sekian kader kan bisa bangkrut Pemprov.
Sehingga memang, alasannya bukan semata soal duit, tapi mengerti tidak, faham tidak makanya jangan sampai salah komunikasi, Pemprov hadir untuk membantu desa mencapai target SDGS, baru sesuai dengan apa yang dicanangkan.
Sebelumnya, dalam paparannya terkait progres program Posyandu keluarga, Kepala DPMPD – Dukcapil, Dr. Ashari, MH menyampaikan soal keluhan Kades soal keterbatasan angaran dimiliki untuk kembangkan posyandu, termasuk insentif kader posyandu dan meminta Supot dari Pemprov.
