HeadlineSosial

Soal Rehab Rumah Korban Gempa, BPBD Jangan Cari Kambing Hitam.

MATARAM – QOLAMA.COM | Kepala Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta tidak perlu mencari alasan dan kambing hitam atas ketidakmampuannya menuntaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat korban gempa hingga jelang batas akhir waktu yang diberikan pemerintah pusat

“Saya minta BPBD, supaya fokus menuntaskan pembangunan rehab rekon rumah korban gempa sampai batas waktu yang telah ditetapkan, agar masyarakat bisa memiliki rumah, tidak perlu cari banyak alasan atas kinerjanya, mengaburkan subtansi masalah” kata Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah di Mataram, Sabtu (12/10/2019).

Klaim keberhasilan telah menuntaskan Pembangunan rumah korban gempa sebanyak 174.904 masih meninggalkan problem, dimana temuan lapangan terjadi anomali data atau ketidaksesuaian antara rumah tahan gempa (RTG) yang diklaim telah tuntas dibangun BPBD, dengan kenyataan di lapangan, itu terjadi karena ulah BPBD sendiri yang tidak beres melakukan pendataan.

Data dipaparkan Wagub NTB beberapa waktu lalu, dari 222.530 unit rumah masyarakat korban gempa yang mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang dan ringan, baru sekitar 96.456 ribu unit yang selesai dibangun.

Dengan rincian, rumah dengan kategori rusak berat 26.153 unit, rusak sedang 15.417, rusak ringan 54.902 dan tersebar di Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa.

“Sementara sisanya yang masih dalam proses pelaksanaan perbaikan dan perencanaan perbaikan tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan juga, karena masih proses, kecuali kalau sudah siap ditempati” katanya.

Anomali data adalah fakta adanya problem diinternal BPBD, mulai dari pendataan yang kurang cermat, fasilitator yang kurang profesional, bahkan ada dugaan main mata dengan aplikator nakal. Termasuk tidak mampu menjalankan Instruksi Presiden (Inspres), sehingga dana 381 Miliar terncan mengendap.

Adanya dugaan permainan tersebut bahkan menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan itu seharusnya menjadi perhatian serius BPBD untuk dibereskan, bukan mencari banyak alasan.

1 2Laman berikutnya
Cek juga
Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: