HeadlinePolitik

Gubernur NTB Diminta Tidak Memecah Belah Masyarakat.

MATARAM – QOLAMA.COM | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zulkiflimansyah diminta tidak memecah belah masyarakat, dengan mengirimkan surat permintaan perubahan nama bandara Lombok Internasional Airpot (LIA) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (ZAM) yang merupakan pahlawan nasional asal NTB.

“Kami meminta Gubernur agar tidak mengadu domba masyarakat, dengan perubahan nama bandara LIA menjadi ZAM” kata salah satu peserta aksi, Lalu. Hizi ketika melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD NTB, Senin (18/11/2019).

Pasalnya kalau sampai nama bandara LIA dirubah, akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat dan mengganggu kondusifitas daerah,karena memang sejak awal perubahan tersebut ditolak masyarakat Lombok Tengah. padahal yang diinginkan pemerintah daerah selama ini terciptanya kondusifitas, justru kalau nama ini dirubah menimbulkan konflik.

Surat Keputusan Kementerian Perhubungan terkait perubahan nama bandara LIA menjadi ZAM juga dinilai cacat hukum dan cacat prosedur. Pasalnya tidak melibatkan Pemda dan masyarakat setempat.

“Secara aturan, rencana perubahan nama bandara ini jelas cacat prosedur, karena tidak melibatkan Pemda, tokoh masyarakat Lombok Tengah sebagai lokasi bandara LIA” katanya.

Bupati, Wakil Bupati dan seluruh anggota DPRD Lombok Tengah juga telah sepakat menolak perubahan nama bandara LIA menjadi ZAM dan memang secara aturan, tidak ada keharusan nama bandara harus menggunakan nama pahlawan.

Kepala Desa Ketara, Lalu. Buntaran mengatakan, soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Maulana Syeh. TGH. Zainuddin Abdul Madjid, kami dukung, tapi jangan digunakan untuk merubah nama bandara, karena kami melihat perubahan nama tersebut juga lebih bermuatan politis.

Penolakan atas perubahan nama bandara juga lebih karena masalah branding. Nama Lombok yang melekat pada banderan LIA lebih familiar dan dikenal wisatawan dan menjadi ciri khas pariwisata NTB, daripada nama lain.

“Daripada urus perubahan nama bandara, lebih baik Gubernur NTB urus masalah lain yang lebih krusial, seperti masalah kemiskinan dan pengangguran yang dihadapi masyarakat NTB” katanya.

Banner IDwebhost
Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button