MATARAM – QOLAMA.COM | Selain masalah kemasan, masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta juga senantiasa memperhatikan kualitas dan heginitas produk olahan dihasilkan.
“Mengharapkan agar pelaku UMKM bidang pangan di NTB mampu memproduksi olahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi serta terjamin kesehatannya” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (25/9/2019).
Pelaku usaha juga didorong agar tetap memiliki ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.
Kegiatan tersebut merupakan inisiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan bentuk keberpihakan kepada UMKM dengan cara peningkatan kualitas pemahaman keamanan pangan pelaku UMKM.
Ia pun mengajak semua kalangan berjuang untuk UKM di NTB bisa menjadi yang terdepan dalam pertumbuhan ekonomi, sajikan makanan-makanan yang enak, yang sehat untuk masyarakat, termasuk wisatawan, sehingga NTB semakin dikenal.
Rohmi mengapresiasi BPOM yang telah menginisiasi kegiatan intervensi keamanan pangan. Menurutnya, kegiatan yang diadakan merupakan hal yang strategis bagi pelaku usaha yang ada di NTB.
“Terima kasih kepada Badan POM yang sudah menginisiasi membuat program terhadap pelaku usaha, karena memang sangat strategis sekali untuk NTB,” terang Rohmi.
Rohmi juga berpesan, agar pelaku usaha turut berpartisipasi dalam menyukseskan program Zero Waste. Ia menyerukan kepada pelaku usaha untuk mampu memilah sampah yang diproduksinya sehingga dapat diolah oleh bank sampah dan menjadi hal yang bermanfaat.
“Mengelolah sampah itu sangat penting sehingga tidak menjadi penyebab penyakit. Sampah bukan penyebab bencana dan musibah, tetapi menjadi sumber daya,” jelasnya.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dra. Dewi Prawita Sari, sebelumnya mengungkapkan, bahwa kegiatan pengawasan merupakan salah satu tugas dari BPOM dalam memberdayakan UMKM.
“Untuk tahun 2019, Badan POM menyelenggarakan pendampingan atau intervensi untuk UMKM pangan sebanyak 8000 UMKM di 11 provinsi, salah satunya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ungkap Dewi.
Khusus di NTB, UMKM yang mendapat intervensi sebanyak 1000 UMKM pangan. Jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya 500 UMKM di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara. Sementara UMKM pangan di Lombok Tengah sebanyak 250 serta di Kabupaten Bima sebanyak 250 pelaku usaha.
“Jadi perhatian kami terhadap Nusa Tenggara Barat lebih besar, karena Nusa Tenggara Barat termasuk salah satu destinasi wisata dari 10 prioritas nasional. Jadi di sini tidak hanya alamnya yang cantik, juga kulinernya yang harus unggul,” terangnya.
BPOM bersama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi juga akan melakukan intervensi di tiga desa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Intervensi ini khusus di bidang pemberdayaan perempuan agar mereka bisa produktif. Mereka diharapkan mampu menyediakan pangan yang aman, memiliki mutu yang baik serta sehat kepada wisatawan yang datang berlibur.
“Dalam memproduksi pangan yang aman, bermutu dan bergizi harus mengikuti peraturan, seperti UU Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan Peraturan Kepala Badan POM. Pangan industri rumah tangga sangat penting untuk bisa diberikan izin edar oleh kepala daerah. Tentu pangan olahan yang dikemas yang masa simpannya lebih dari tujuh hari,” ujarnya.
