UNU NTB Siap Jadi yang Terdepan Perangi Faham Khilafah Anti Pancasila.
MATARAM – QOLAMA.COM | Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baiq Mulianah menegaskan, UNU NTB siap menjadi yang terdepan melawan dan memerangi faham radikalisme yang hendak mengganti Idiologi Pancasila dengan Idiologi lain yang bisa mengancam keutuhan NKRI.
“Apa yang UNU lakukan sekarang adalah mandat dari apa yang menjadi ruh perjuangan NU, bahwa UNU secara jelas dalam visi misinya mengintegrasikan antara ilmu agama dan peradaban, berlandaskan ahlussunah waljamaah, annahdliyah dan Pancasila, itu clear” kata Mulianah di acara diskusi khilafah anti Pancasila di lembaga pendidikan di aula PWNU NTB, Rabu (2/10/2019).
Komitmen tersebut selain dituangkan dalam kurikulum pembelajaran, juga menuangkan dalam bentuk aturan kode etik dan kebijakan penciptaan iklim akademis di UNU, untuk tercapainya visi misi tersebut.
Ia mencontohkan dalam aturan dan kode etik terkait pakaian mahasiswa misalkan, UNU mengatur, tapi bukan terkait model, tapi etika dengan melarang mahasiswa menggunakan menggunakan pakaian yang berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan dalam beragama itu memang dilarang.
Terkait penggunaan cadar misalkan, mahasiswa UNU dilarang, dengan menggunakan logika sederhana dimana dalam satu semester aktivitas perkuliahan, mahasiswa dengan dosen mengatur soal berapa kali pertemuan dan 16 kali tatap muka, sementara kalau memakai cadar bukan tatap muka namanya, tapi tata cadar. Bukan menggunakan dalil dengan adu argumen
“Aturan sama juga berlaku bagi dosen, dosen memiliki pemahaman lain di luar Idiologi Pancasila jelas dilarang keras dan masuk di UNU NTB, bagaimana bisa diharapkan membangun bangsa, kalau tidak memilikin kecintaan terhadap tanah air, karena kecintaan terhadap tanah air adalah sebagian dari iman” tegasnya.
Tidak boleh mahasiswa UNU terlibat dalam faham radikalisme. Dalam rangka memerangi faham radikalisme dan membumikan Islam yang rahmatalill alamain, UNU NTB juga menyiapkan diri membahas tema – tema yang tidak ekstrim.
Dikatakan, Indonesia dibangun dengan doa dan keihlasan para pendiri bangsa termasuk jasa para ulama. Sehingga siapapun yang hendak mengganti Idiologi Pancasila dan NKRI, termasuk menyebarkan faham yang tidak sesuai khittah bangsa Indonesia akan tersingkir dengan sendirinya.
BACA JUGA :
UNU NTB Siap Jadi yang Terdepan Perangi Faham Khilafah Anti Pancasila.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Mataram, Irfan Suryadinata mengatakan, bicara masalah aspek hukum, faham khilafah sudah jelas bertentangan dengan NKRI dan Pancasila dan IKADIN jelas melihat faham khilafah tersebut dalam konteks hukum, tidak ada konteks politik maupun yang lain.
“Meski demikian, pengusung khilafah tidak semuanya anti Pancasila, ada juga faham khilafah yang pro Pancasila, gerakan tarekat juga khilafah, Ahmadiyah dan itu tidak persoalan. Yang menjadi persoalan dan wajib diperangi adalah, faham khilafah yang anti Pancasila, yg hendak merubah Idiologi Pancasila dan Meruntuhkan NKRI” katanya.
Bagaimana caranya membuktikan orang anti Pancasila, mesti bisa dilakukan dan ditinjau dari aspek hukum, meski ada aturan sebagai acuan hukum dalam memberikan sangsi. Tapi semangatnya mempertahankan NKRI, itu mesti didukung.
Lebih lanjut, pria yang juga Wakil rektor lll UNU NTB tersebut mengapresiasi sejumlah perguruan tinggi yang melakukan pelarangan dan pembinaan mahasiswa untuk mencegah masuknya faham radikalisme, termasuk UNU yang tegas dalam menerapkan kode etik, di kampus.
