HeadlineLingkungan

Wujudkan NTB Hijau, KPH Diminta Ikut Bangun Kesadaran Masyarakat.

MATARAM – QOLAMA.COM | Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta bisa lebih maksimal membantu pemerintah membangun kesadaran masyarakat menjaga kelestarian kawasan hutan, demi mewujudkan NTB Hijau.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Zulkiflimansyah ketika menjadi keynote speaker pada Webinar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Selasa 23 juni 2020.

“Butuh kontribusi semua pihak, termasuk KPH membangun kesadaran masyarakat menjaga kelestarian kawasan hutan” kata Zul.

Ketika berkunjung dan menyapa para Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di lapangan, ia menemukan cara kerja dan cara berpikir yang luar biasa dari para KPH itu.

Dengan sering mengunjungi KPH, semakin mengerti apa yang dilakukan KPH dan Pemprov meminta teman-teman kehutanan, agar memiliki cara pandang berbeda di masa new normal ini.

“Masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengerti apa yang dilakukan oleh para KPH, maka dibutuhkan keaktifan lebih dari para KPH dan Dinas Kehutanan untuk mensosialisasikan kerja-kerja tersebut ke masyarakat”

Masyarakat yang berbatasan dengan hutan, harus sejahtera, karena banyak produk hasil hutan yang dimanfaatkan. 40 persen masyarakat yang berada di kawasan hutan, pantas sejahtera.

Lebih membanggakan dari KPH jugs sudah berani bicara tentang industrialisasi. Jadi proses penambahan nilai sudah dilakukan oleh KPH. Dengan demikian, industrialisasi itu dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kedepan Pemerintah akan terus mendorong agar KPH memiliki SDM yang mumpuni, Anggaran bisa ditingkatkan sehingga sejahtera dan bermanfaat bagi masyarakat” katanya

Banner IDwebhost

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono sebelumnya menyampaikan peran KPH dalam Pembangunan Kehutanan. Ia menyampaikan bahwa peran KPH itu sangat penting bagi pembangunan hutan ke depan.

Hanya saja ia menyampaikan bahwa tanggung jawab pembangunan KPH itu berada di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastruktur.

Terkait dengan anggaran, ia menyampaikan bahwa APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipastikan untuk pembangunan KPH beserta kehutanan hal ini sesuai dengan pasal 10 peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 juncto peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan.

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button