Kualitas pemimpin adalah cerminan kualitas pemilihnya. Ketika uang lebih dihargai daripada integritas, jangan berharap demokrasi melahirkan pemimpin yang berkualitas.”
— Ahmad Jumaili
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Durian, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Kamis, 29 Oktober 2026, telah usai. Berdasarkan rekapitulasi sementara dari enam TPS, calon petahana Didik Setiadi, S.T., unggul dengan 867 suara, disusul H. Satar, S.H., dengan 621 suara, Mujitahid, Q.H., S.Pd., memperoleh 451 suara, dan H. L. Wirama Majas dengan 434 suara. Total suara sah mencapai 2.373 dari 2.374 suara yang masuk.
Meski masih menunggu penetapan resmi, hasil sementara tersebut sudah memperlihatkan arah kemenangan.
Tetapi bagi saya, persoalan Pilkades bukan sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada persoalan yang lebih mendasar untuk kita renungkan, yakni kualitas demokrasi masyarakat kita yang tampaknya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Seperti pemilihan-pemilihan sebelumnya, isu politik uang kembali menjadi perbincangan. Bahkan muncul cerita tentang dugaan pemberian uang kepada pemilih dengan nominal 200 ribu hingga 250 ribu rupiah per suara. Tentu cerita semacam ini tidak bisa begitu saja dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, apalagi dikaitkan dengan calon tertentu.
Persoalannya, politik uang memang sering kali sulit dibuktikan. Ibarat kentut, ada baunya tetapi tidak terlihat wujudnya. Orang membicarakannya di mana-mana, tetapi ketika diminta menunjukkan bukti, tidak banyak yang bisa diberikan.
Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut dalam Pilkades kali ini, politik uang tetap menjadi persoalan serius yang patut kita renungkan.
Apakah demokrasi pada akhirnya hanya menjadi arena pertarungan orang-orang yang memiliki uang? Apakah kualitas seorang pemimpin tidak lagi ditentukan oleh integritas dan kemampuannya, tetapi oleh seberapa besar modal yang dimilikinya?
Menurut saya, ada dua persoalan mendasar yang perlu kita perbaiki.
Mental Politik Masyarakat yang Belum Berkelas
Kita harus berani mengakui bahwa kesadaran politik sebagian masyarakat masih rendah. Memilih pemimpin terkadang hanya dipandang sebagai urusan sesaat, bukan keputusan penting yang akan menentukan arah kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun.
Dalam budaya politik yang transaksional, pertimbangan terhadap masa depan desa bisa dikalahkan oleh keuntungan sesaat.
Padahal, uang 250 ribu misalnya, mungkin habis dalam beberapa hari. Sementara keputusan memilih kepala desa akan memiliki konsekuensi selama delapan tahun.
Tentu tidak semua masyarakat berpikir demikian. Banyak pemilih yang menentukan pilihannya secara rasional, berdasarkan kemampuan, integritas, dan rekam jejak calon. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa praktik politik transaksional masih menjadi persoalan dalam demokrasi kita.
Masyarakat seharusnya lebih sibuk mempertanyakan apa yang telah dikerjakan calon pemimpin, apa yang belum diselesaikan, dan perubahan apa yang akan diwujudkan, ketimbang membicarakan berapa banyak uang yang bisa diperoleh menjelang pemilihan.
Terlebih ketika seorang calon merupakan petahana. Pengalaman kepemimpinan sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi yang paling nyata bagi masyarakat.
Sebetulnya, siapa pun yang menjadi kepala desa, pemerintahan desa akan tetap berjalan. Pelayanan administrasi berlangsung, perangkat desa bekerja, dan program pemerintahan terus dilaksanakan.
Tetapi yang kita inginkan tentu bukan sekadar desa yang berjalan. Kita menginginkan desa yang berkembang, berubah, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya.
Mental Korup Meraih Kekuasaan
Persoalan kedua adalah mentalitas transaksional di kalangan calon pemimpin.
Ada semacam keyakinan bahwa untuk memenangkan pemilihan, seseorang harus memiliki uang yang banyak. Tanpa uang, sulit menang.
Akibatnya, orang yang ingin menjadi pemimpin terkadang lebih sibuk menghitung biaya politik daripada mempersiapkan gagasan untuk membangun masyarakat.
Di sinilah lingkaran setan politik uang terbentuk.
Calon merasa harus mengeluarkan uang karena menganggap masyarakat menginginkannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat semakin terbiasa mengharapkan pemberian karena para calon terus memelihara kebiasaan tersebut.
Keduanya saling membutuhkan sekaligus saling merusak.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika jabatan diperoleh dengan biaya politik yang sangat besar, muncul risiko bahwa kekuasaan kemudian dipandang sebagai investasi yang harus dikembalikan modalnya.
Tentu tidak semua pemimpin akan berperilaku demikian. Tetapi praktik politik transaksional membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Jabatan yang semestinya menjadi amanah untuk melayani masyarakat berisiko berubah menjadi sarana mencari keuntungan. Sementara rakyat yang seharusnya menentukan arah kekuasaan justru menjadi objek transaksi politik.
Kalau sudah begini, bagaimana mungkin kita berharap demokrasi menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas?
Jangan Menunggu Pilkades Berikutnya
Lalu bagaimana memutus lingkaran setan ini?
Menurut saya, tidak ada jalan pintas. Yang paling mungkin dilakukan adalah membangun kesadaran masyarakat melalui kerja panjang pendidikan politik.
Pendidikan politik yang tidak hanya dilakukan menjelang pemilihan, tetapi terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat.
Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, guru, dan organisasi kemasyarakatan harus mengambil peran. Masyarakat perlu dibiasakan membicarakan gagasan, menilai integritas, menguji kemampuan calon, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Sebab demokrasi tidak berhenti ketika suara selesai dihitung. Justru setelah pemilihan selesai, tanggung jawab masyarakat untuk mengawal pemerintahan dimulai.
Sekarang, apa yang sudah terjadi dalam Pilkades Durian tidak perlu terus-menerus disesali. Siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang harus kita hormati. Kepada yang menang, selamat menjalankan amanah. Kepada yang kalah, kekalahan bukan alasan untuk berhenti berbuat untuk masyarakat.
Tetapi Pilkades ini semestinya menjadi momentum introspeksi bersama.
Ada satu kenyataan yang mungkin terdengar pahit: kualitas pemimpin sering kali merupakan cerminan dari kualitas masyarakat yang memilihnya.
Jika masyarakat lebih menghargai uang daripada integritas, jangan heran jika demokrasi sulit melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Sebaliknya, jika masyarakat semakin kritis dalam menentukan pilihan, para calon pemimpin pun akan terdorong memperbaiki kualitas dirinya.
Karena itu, jangan menunggu delapan tahun lagi untuk memperbaiki demokrasi kita. Mulailah pendidikan politik sejak hari ini. Bangun kesadaran masyarakat, awasi pemerintahan desa, dan persiapkan generasi pemilih yang lebih cerdas.
Jangan berharap demokrasi melahirkan pemimpin yang berkualitas jika kita sendiri belum belajar menjadi pemilih yang berkualitas.
Sebab memilih kepala desa hanya membutuhkan beberapa menit di bilik suara, tetapi konsekuensi dari pilihan itu akan kita rasakan selama bertahun-tahun kedepan.
Paok Dandak, 29 Oktober 2026.