Anggota Komisi I DPRD NTB Ali Al Khairy Bocorkan Kekecewaan Terkait Fit and Proper Test Anggota KPID
MATARAM, QOLAMA.COM | Anggota Komisi I DPRD NTB Ali Al Khairy mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses penetapan tujuh calon anggota KPID NTB dalam rangkaian seleksi melalui fit and proper test. Melalui tulisan yang disebarkan di grup-grup WhatsApp, ia mempertanyakan transparansi penilaian dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat pleno.
Ali menegaskan bahwa keberatannya bukan karena persoalan suka atau tidak suka terhadap calon tertentu. Ia menyoroti integritas proses serta hak anggota Komisi I untuk membahas dan mengambil keputusan secara kolektif.
Sorotan utamanya adalah tujuh nama yang menurutnya telah disodorkan sebelum rapat pleno berlangsung, sementara nama-nama tersebut belum dibahas dan disepakati oleh anggota yang mengikuti pleno.
“Bagaimana mungkin tujuh nama sudah lebih dahulu disodorkan sebelum rapat pleno berlangsung, sementara nama-nama tersebut belum dibahas dan belum disepakati oleh anggota Komisi I yang mengikuti pleno?” tulis Ali.
Menurutnya, pleno tidak memberikan ruang pembahasan dan penilaian yang memadai terhadap seluruh 21 calon. Padahal, kapasitas, kompetensi, integritas, dan rekam jejak masing-masing calon seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan.
Ia juga menyebut 14 calon lainnya tidak memperoleh kesempatan yang proporsional untuk dibandingkan kelayakannya dalam forum pengambilan keputusan.
“Atas dasar apa tujuh nama itu muncul? Dari mana dasar penilaiannya? Siapa yang menetapkan? Dan apakah keputusan tersebut merupakan hasil penilaian kolektif atau justru keputusan yang telah disiapkan sebelumnya?”
Pleno Jangan Sekadar Mengesahkan Daftar
Ali mengingatkan agar kewenangan kolektif Komisi I tidak dipersempit menjadi sekadar persetujuan terhadap daftar nama yang telah disiapkan pihak tertentu.
“Saya tegaskan: rapat pleno bukan ruang untuk mengesahkan keputusan yang sudah jadi. Rapat pleno adalah forum untuk membahas, menguji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan secara kolektif berdasarkan aturan dan hasil penilaian yang objektif.”
Ia mempertanyakan fungsi pleno apabila daftar tujuh nama sudah disiapkan sebelum proses pembahasan dan penilaian dilakukan. Menurutnya, proses seleksi harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, bukan hanya menghasilkan nama-nama terpilih.
Karena itu, Ali meminta penetapan tidak difinalisasi sebelum dasar penilaian, hasil pemeringkatan, dan mekanisme pengambilan keputusan dibuka. Ia juga meminta keberatannya dicatat dalam risalah resmi rapat.
“Apabila mekanisme yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan, saya meminta dilakukan evaluasi dan perbaikan prosedur. Saya tidak akan menganggap persoalan ini selesai hanya dengan pengesahan tujuh nama.”
Komisioner KPID Bukan Hadiah Politik
Dalam tulisannya, Ali menegaskan bahwa jabatan komisioner KPID merupakan amanah publik yang harus diberikan melalui seleksi yang bersih dan objektif.
“Jabatan komisioner KPID bukan hadiah politik, bukan ruang kompromi kepentingan, dan bukan pula hasil dari preferensi segelintir orang.”
Ia mengingatkan bahwa independensi KPID harus dimulai dari proses pemilihan komisionernya.
“Jangan berbicara tentang independensi KPID apabila proses memilih komisionernya sendiri tidak menjunjung independensi, objektivitas, dan keterbukaan.”
Ali menekankan bahwa sikapnya bukan untuk membela 14 calon yang tidak masuk daftar tujuh nama, melainkan memperjuangkan hak seluruh 21 calon agar mendapat penilaian yang adil.
“Saya lebih memilih berdiri menyampaikan keberatan daripada ikut membenarkan sebuah proses yang menurut saya masih menyisakan persoalan mendasar.”
Bahan yang menjadi dasar berita ini belum memuat tanggapan pimpinan Komisi I DPRD NTB maupun pihak penyelenggara seleksi. Pernyataan mengenai jalannya pleno tersebut masih memerlukan konfirmasi.