MATARAM – QOLAMA.COM | Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pro Transparansi (GMPT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Nuresim meminta Gubernur NTB tidak mempolitisasi atau menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai komoditas politiknya bersama Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.
“Semua tau Baznas itu lembaga yang mengelola dana umat, karena itu jangan dijadikan komoditas politik untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu” kata Nuresim kepada Qolama Minggu (14/5/2020.)
Ditegaskannya, kepengurusan Baznas NTB yang ada saat ini tidak sah baik menurut Undang-undang Negara maupun Syariat agama, sebab dalam proses pengangkatan Pimpinannya melanggar salah satu aturan substansial yaitu mengikuti rekomendasi Baznas pusat.
“Jika kepemimpinannya tidak Sah, berarti Baznas hari ini tidak boleh atau Haram menerima serta men-tasharrufkan apapun lewat lembaga ini” Tambahnya
Ia curiga, Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Dr. Siti Rohmi Djalilah pura-pura tidak mengerti hukum dalam soal pengangkatan Baznas ini padahal katanya, kedua pimpinan ini sejak awal mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin yang intelektual dan religiusnya paling hebat.
“Ingat Bang Zul dan Ummi Rohmi, anda berdua kami kenal sebagai sosok Intelektual dan religius, masak soal-soal begini lebih faham saya, ini urusannya dunia dan ahirat. Mohon yang begini-begini tidak ikut di politisasi” Pintanya
Sebelumnya Asisten bidang pemerintahan Pemprov NTB, Lalu. Syafi’i berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi masyarakat terkait kepengurusan Baznas NTB kepada gubernur NTB pada saat Aksi GMPT hari Kamis, (11/5/2020) lalu.
Menurutnya, dirinya tidak berhak dan punya wewenang untuk menanggapi terkait tuntutan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam GMPT, karena merupakan hak prerogatif gubernur sebagai pimpinan.[]
