MATARAM – QOLAMA.COM | Guna memaksimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai lakukan perbaikan dan benahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Terkait DTKS, Pemprov NTB terus lakukan perbaikan data, melalui Dinas Sosial dan kedepan harus selaras dengan data BPJS. Pemerintah Provinsi menginisiasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan validasi data” jelas Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah ketika menerima Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI di Mataram.
Dengan perbaikan data, diharapkan tidak ada lagi istilah masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. NTB sangat berkomitmen dalam melayani masalah kesehatan untuk masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.
Kedepan, seluruh Posyandu di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga. Dimana Posyandu Keluarga ini bukan hanya bagi bayi dan ibu hamil tetapi akan melayani bayi hingga lansia.
“Jadi, permasalahan kesehatan dan sosial yang ada di tingkat dusun bisa tertangani dari sisi edukasi melalui Posyandu. Tidak semata membahas tentang kesehatan tetapi lingkungan bahkan pernikahan anak,” ungkap Wagub.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Aditya Syarief sebelumny mengaku terkesan dengan program dimiliki NTB. Pada Kunjungannya ini, Ia akan melakukan pemantauan dan evaluasi terkait program prioritas presiden dan khususnya monitoring pada kebijakan dan janji-janji presiden.
“Dalam agenda kali ini, monitoring pelaksanaan dengan skala nasional. Kedua, terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya seperti apa. Selain itu juga bagaimana kita mensinergikan agenda pusat dan daerah untuk 5 tahun kedepan,” jelasnya.
