Muktamar NU: Pertarungan yang Kehilangan Gagasan

NU terlalu berharga untuk dibiarkan hanya menjadi panggung kontestasi politik. Ia harus tetap menjadi rumah gagasan, tempat umat menemukan arah, dan tempat tradisi keilmuan pesantren menjawab tantangan zaman.

AHMAD JUMAILI

Menjelang Muktamar NU, kantor-Kantor NGO, Organisasi mahasiswa hingga kantor PCNU dan PWNU di berbagai tempat mulai terasa hangat. Bukan karena munculnya gagasan besar masa tentang depan Nahdliyyin, pendidikan pesantren, ekonomi warga NU, atau arah dakwah NU masa depan. Yang lebih dulu ramai justru nama-nama. Siapa maju, siapa mundur, siapa punya dukungan, siapa merapat ke mana.

Di warung-warung kopi, grup WhatsApp, hingga obrolan di sekret-sekret PMII, pembicaraan tentang Muktamar lebih sering berputar pada kursi Ketua Umum PBNU. Nama Gus Yahya sebagai petahana tentu menjadi pusat perhatian. Nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga ikut disebut-sebut. Ada pula nama Nasaruddin Umar, Nusron Wahid dan Cak Epol yang mulai dibicarakan. Mereka mereka ini mulai dibaca sebagai sejumlah tokoh yang bakal bertarung.

Tetapi justru di tengah ramainya nama-nama itu, satu pertanyaan penting seperti tersingkir ke pinggir panggung: Muktamar NU sebenarnya mau membahas apa?

Pertanyaan ini sederhana, tapi tidak sepele. Sebab Muktamar NU bukan sekadar forum memilih ketua umum. Ia adalah forum tertinggi organisasi. Di sana seharusnya arah jam’iyah dirumuskan, masalah umat dibaca, dan agenda besar keagamaan serta kebangsaan dibahas. Dalam tradisi NU, Muktamar juga menjadi ruang penting bagi Bahtsul Masail, tempat para kiai dan intelektual pesantren mendiskusikan problem aktual dengan perangkat keilmuan Islam.

Sayangnya, menjelang Muktamar kali ini, tema besar itu belum benar-benar terdengar kuat. Yang lebih menonjol justru kontestasi. Seolah-olah masa depan NU hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi PBNU, bukan oleh gagasan apa yang akan diperjuangkan setelah kursi itu diduduki.

Di sinilah celah kritisnya. NU terlalu besar jika hanya dibicarakan sebagai arena perebutan elite. NU punya jutaan warga, ribuan pesantren, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, dan jaringan sosial yang hidup sampai ke pelosok-pelosok kampung. Di tingkat bawah, warga NU tidak ngerti peta politik elite organisasinya. Mereka sibuk: biaya sekolah, nasib guru madrasah, pesantren yang kekurangan fasilitas, Santri muda yang gamang menghadapi dunia digital, hingga ekonomi umat yang tidak kunjung naik kelas.

Maka, pertarungan Gus Yahya, Cak Imin, Cak Epol, atau siapa pun yang akan maju, seharusnya tidak berhenti pada hitungan dukungan. Publik NU berhak bertanya: apa gagasan mereka? Apa agenda mereka untuk pesantren? Bagaimana sikap mereka terhadap politik praktis? Apa konsep mereka tentang kemandirian ekonomi warga? Bagaimana NU menjawab tantangan kecerdasan buatan, dakwah media sosial, perundungan digital, kekerasan seksual, krisis lingkungan, dan melemahnya literasi keagamaan anak muda?

Tanpa pertanyaan itu, Muktamar bisa berubah menjadi panggung elektoral biasa. Bedanya hanya satu: pesertanya memakai bahasa “khidmah”, “jam’iyah”, dan “demi umat”. Bahasa yang indah, tentu saja. Tetapi publik NU kini makin pandai membaca. Kadang yang disebut khidmah ternyata sedang menata barisan. Kadang yang disebut menjaga marwah ternyata hanya cara halus untuk mengatakan: kursinya jangan sampai pindah.

Tentu, kontestasi dalam organisasi besar adalah hal wajar. Bahkan sehat, selama diiringi adu gagasan. Yang menjadi masalah adalah ketika pertarungan personal lebih ramai daripada pertarungan pemikiran. Bila nama kandidat lebih dikenal daripada agenda yang dibawanya, itu tanda bahwa Muktamar sedang berjalan sunsang, kaki diatas kepala dibawah.

Padahal NU memiliki tradisi keilmuan yang sangat kaya. Bahtsul Masail bisa menjadi dapur intelektual yang membahas isu-isu besar: fikih kecerdasan buatan, etika dakwah digital, perlindungan anak di lembaga pendidikan, masa depan pesantren, krisis ekologis, politik uang, ketimpangan sosial warga, hingga relasi NU dengan negara dan partai politik. Tema-tema seperti ini jauh lebih dibutuhkan warga daripada sekadar poster dukungan dan manuver elite.

Santri-Santri muda NU juga menunggu arah yang lebih jelas. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Mereka menghadapi dunia kerja yang tidak pasti, banjir informasi, otoritas agama yang diperebutkan di media sosial, dan algoritma yang sering lebih berpengaruh daripada pengajian kampung. Mereka tidak cukup hanya diberi slogan. Mereka butuh peta jalan. Mereka ingin tahu NU akan membawa mereka ke mana.

Warga Muhammadiyah dan publik Islam Indonesia pun layak memperhatikan dinamika ini. Bukan untuk ikut campur, tetapi karena NU adalah salah satu penyangga penting kehidupan keagamaan bangsa. Bila NU sibuk dengan gagasan, bangsa mendapat manfaat. Bila NU hanya sibuk dengan kursi, publik hanya mendapat tontonan. Dan tontonan politik, kita tahu, sering lebih melelahkan daripada sinetron panjang yang tokohnya tidak selesai-selesai bertengkar.

Muktamar NU mendatang seharusnya menjadi momentum mengembalikan percakapan besar. Kursi Ketua Umum PBNU memang penting, tetapi kursi itu tidak boleh lebih besar daripada meja tempat umat meletakkan persoalannya.

Sebab jika Muktamar hanya sibuk menghitung siapa menang dan siapa kalah, sementara problem umat tidak dibahas sungguh-sungguh, maka yang lahir bukan pembaruan. Yang lahir hanya kegaduhan yang membosankan.

NU terlalu berharga untuk dibiarkan hanya menjadi panggung kontestasi. Ia harus tetap menjadi rumah gagasan, tempat umat menemukan arah, dan tempat tradisi keilmuan pesantren menjawab zaman dengan kepala dingin, hati jernih, dan keberanian moral.

Penulis : 

Ketua MDS Rijalul Ansor NT

NU dan Pertarungan yang Kehilangan Gagasan

Menjelang Muktamar NU, kantor-Kantor NGO, Organisasi mahasiswa hingga kantor PCNU dan PWNU di berbagai tempat mulai terasa hangat. Bukan karena munculnya gagasan besar masa tentang depan Nahdliyyin, pendidikan pesantren, ekonomi warga NU, atau arah dakwah NU masa depan. Yang lebih dulu ramai justru nama-nama. Siapa maju, siapa mundur, siapa punya dukungan, siapa merapat ke mana.

Di warung-warung kopi, grup WhatsApp, hingga obrolan di sekret-sekret PMII, pembicaraan tentang Muktamar lebih sering berputar pada kursi Ketua Umum PBNU. Nama Gus Yahya sebagai petahana tentu menjadi pusat perhatian. Nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga ikut disebut-sebut. Ada pula nama Nasaruddin Umar, Nusron Wahid dan Cak Epol yang mulai dibicarakan. Mereka mereka ini mulai dibaca sebagai sejumlah tokoh yang bakal bertarung.

Tetapi justru di tengah ramainya nama-nama itu, satu pertanyaan penting seperti tersingkir ke pinggir panggung: Muktamar NU sebenarnya mau membahas apa?

Pertanyaan ini sederhana, tapi tidak sepele. Sebab Muktamar NU bukan sekadar forum memilih ketua umum. Ia adalah forum tertinggi organisasi. Di sana seharusnya arah jam’iyah dirumuskan, masalah umat dibaca, dan agenda besar keagamaan serta kebangsaan dibahas. Dalam tradisi NU, Muktamar juga menjadi ruang penting bagi Bahtsul Masail, tempat para kiai dan intelektual pesantren mendiskusikan problem aktual dengan perangkat keilmuan Islam.

Sayangnya, menjelang Muktamar kali ini, tema besar itu belum benar-benar terdengar kuat. Yang lebih menonjol justru kontestasi. Seolah-olah masa depan NU hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi PBNU, bukan oleh gagasan apa yang akan diperjuangkan setelah kursi itu diduduki.

Di sinilah celah kritisnya. NU terlalu besar jika hanya dibicarakan sebagai arena perebutan elite. NU punya jutaan warga, ribuan pesantren, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, dan jaringan sosial yang hidup sampai ke pelosok-pelosok kampung. Di tingkat bawah, warga NU tidak ngerti peta politik elite organisasinya. Mereka sibuk: biaya sekolah, nasib guru madrasah, pesantren yang kekurangan fasilitas, Santri muda yang gamang menghadapi dunia digital, hingga ekonomi umat yang tidak kunjung naik kelas.

Maka, pertarungan Gus Yahya, Cak Imin, Cak Epol, atau siapa pun yang akan maju, seharusnya tidak berhenti pada hitungan dukungan. Publik NU berhak bertanya: apa gagasan mereka? Apa agenda mereka untuk pesantren? Bagaimana sikap mereka terhadap politik praktis? Apa konsep mereka tentang kemandirian ekonomi warga? Bagaimana NU menjawab tantangan kecerdasan buatan, dakwah media sosial, perundungan digital, kekerasan seksual, krisis lingkungan, dan melemahnya literasi keagamaan anak muda?

Tanpa pertanyaan itu, Muktamar bisa berubah menjadi panggung elektoral biasa. Bedanya hanya satu: pesertanya memakai bahasa “khidmah”, “jam’iyah”, dan “demi umat”. Bahasa yang indah, tentu saja. Tetapi publik NU kini makin pandai membaca. Kadang yang disebut khidmah ternyata sedang menata barisan. Kadang yang disebut menjaga marwah ternyata hanya cara halus untuk mengatakan: kursinya jangan sampai pindah.

Tentu, kontestasi dalam organisasi besar adalah hal wajar. Bahkan sehat, selama diiringi adu gagasan. Yang menjadi masalah adalah ketika pertarungan personal lebih ramai daripada pertarungan pemikiran. Bila nama kandidat lebih dikenal daripada agenda yang dibawanya, itu tanda bahwa Muktamar sedang berjalan sunsang, kaki diatas kepala dibawah.

Padahal NU memiliki tradisi keilmuan yang sangat kaya. Bahtsul Masail bisa menjadi dapur intelektual yang membahas isu-isu besar: fikih kecerdasan buatan, etika dakwah digital, perlindungan anak di lembaga pendidikan, masa depan pesantren, krisis ekologis, politik uang, ketimpangan sosial warga, hingga relasi NU dengan negara dan partai politik. Tema-tema seperti ini jauh lebih dibutuhkan warga daripada sekadar poster dukungan dan manuver elite.

Santri-Santri muda NU juga menunggu arah yang lebih jelas. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Mereka menghadapi dunia kerja yang tidak pasti, banjir informasi, otoritas agama yang diperebutkan di media sosial, dan algoritma yang sering lebih berpengaruh daripada pengajian kampung. Mereka tidak cukup hanya diberi slogan. Mereka butuh peta jalan. Mereka ingin tahu NU akan membawa mereka ke mana.

Warga Muhammadiyah dan publik Islam Indonesia pun layak memperhatikan dinamika ini. Bukan untuk ikut campur, tetapi karena NU adalah salah satu penyangga penting kehidupan keagamaan bangsa. Bila NU sibuk dengan gagasan, bangsa mendapat manfaat. Bila NU hanya sibuk dengan kursi, publik hanya mendapat tontonan. Dan tontonan politik, kita tahu, sering lebih melelahkan daripada sinetron panjang yang tokohnya tidak selesai-selesai bertengkar.

Muktamar NU mendatang seharusnya menjadi momentum mengembalikan percakapan besar. Kursi Ketua Umum PBNU memang penting, tetapi kursi itu tidak boleh lebih besar daripada meja tempat umat meletakkan persoalannya.

Sebab jika Muktamar hanya sibuk menghitung siapa menang dan siapa kalah, sementara problem umat tidak dibahas sungguh-sungguh, maka yang lahir bukan pembaruan. Yang lahir hanya kegaduhan yang membosankan.

NU terlalu berharga untuk dibiarkan hanya menjadi panggung kontestasi. Ia harus tetap menjadi rumah gagasan, tempat umat menemukan arah, dan tempat tradisi keilmuan pesantren menjawab tantangan zaman.

Penulis : Ketua MDS Rijalul Ansor NTB