Dalam ekosistem ini, validasi sosial diukur melalui angka akumulasi likes, shares, comments, follow ataupun subscribe. Perilaku ini sesungguhnya adalah contoh tersingkirnya fungsi akal sehat. Emisi emosional yang dibuang ke dunia maya tak lagi dianggap sebagai polusi, melainkan komoditas yang mendatangkan cuan.
L. Faqih Saiful Hadie
(Aktifis Dakwah, Penulis, Pemerhati Sosial, Seni dan Budaya NTB)
Media sosial telah bertransformasi dari yang semula hanya jejaring interaksi menjadi sebuah gelanggang eksibisi perilaku yang sangat kompleks. Salah satu fenomena yang belakangan menyita perhatian adalah apa yang oleh William F. Ogburn disebut sebagai “Cultural lag”, yakni suatu kondisi ketertinggalan budaya oleh teknologi yang menjelma dalam suatu kecenderungan kolektif pengguna media sosial untuk menghamburkan impuls mereka yang paling dasar yaitu “ngegas” tanpa dibekali kemudi kognitif yang memadai.
Warganet, dengan segenap instingnya – yang buas – berlomba-lomba menumpahkan segudang “sampah digital” ke ruang publik, mulai dari eksibisi aib internal dan eksternal, narasi destruktif, hingga agresi verbal yang dibungkus rapi atas nama kebebasan berpendapat.
Cultural Lag ini sesungguhnya berkembang akibat ketiadaan hambatan struktural (low barrier to entry) dalam mendistribusikan konten digital. Kemudahan ini memicu lonjakan emosional yang tak tersaring. Medsoser secara sadar maupun nirsadar menjajakan fragmentasi kehidupan pribadi yang kerap berwujud privasi dan bahkan aib yang seharusnya diisolasi demi meraup insentif berupa perhatian digital.
Dalam ekosistem ini, validasi sosial diukur melalui angka akumulasi likes, shares, comments, follow ataupun subscribe. Perilaku ini sesungguhnya adalah contoh tersingkirnya fungsi akal sehat. Emisi emosional yang dibuang ke dunia maya tak lagi dianggap sebagai polusi, melainkan komoditas yang mendatangkan cuan.
Tidak berhenti pada pengumbaran drama personal, Cultural lag tampaknya juga telah menormalisasi kritik destruktif dan hate speech. Melalui fenomena dis-inhibisi (ketidakmampuan menahan diri secara moral dan budaya), seseorang merasa terlepas dari norma-norma sosial konvensional karena merasa terlindungi oleh jarak geografis maupun anonimitas layar.
Akibatnya, ujaran kebencian dijustifikasi sebagai bentuk koreksi moral, padahal secara substansial hanyalah penyaluran frustrasi personal yang dikemas secara agresif. Warganet atau medsoser akan dengan mudah mengadili, menghakimi, dan menghancurkan reputasi pihak lain tanpa merasa perlu memferifikasi fakta atau mempertimbangkan dampak psikologis dari perundungan massal yang mereka lakukan.
Fenomena ini bagaikan memberikan kunci sepeda motor bersilinder besar kepada seorang anak di bawah umur yang kaki kirinya bahkan belum mampu menapak tanah dengan sempurna. Secara motorik, anak tersebut mungkin sudah mahir menginjak pedal gas hingga raungan mesin terdengar ke seantero kompleks. Namun, ia secara total buta terhadap aturan lalu lintas, tidak memahami fungsi rambu-rambu, serta sama sekali tidak memiliki kesadaran akan resiko kecelakaan yang mengintai di setiap ruas jalan.
Masyarakat awam yang terjebak dalam cultural lag ini persis seperti pengendara cilik tersebut. Mereka begitu perkasa saat jemarinya menekan tombol send di kolom komentar, menekan pedal gas narasi dengan kecepatan maksimal. Sayangnya, dominasi “kemampuan ngegas” ini sama sekali tidak diimbangi oleh navigasi etika, kesadaran hukum, maupun simpati emosional.
Mereka hanya peduli pada sensasi laju kendaraan digitalnya sendiri, tanpa pernah berpikir bahwa debu, asap, dan bahaya yang mereka tinggalkan dapat mencelakakan pengguna jalan lain yang kebetulan melintas di linimasa yang sama.
Kecenderungan untuk sekedar “ngegas” ini secara psikologis menunjukkan betapa dominannya sistem limbik (pusat emosi) dibandingkan dengan prefrontal cortex (pusat kendali pertimbangan rasional) pada sebagian besar warganet saat berinteraksi di media sosial. Impuls untuk merespons secara reaktif mengalahkan kapasitas analisis kritis.
Hasilnya adalah lalu lintas informasi yang kotor, bising, dan rawan kecelakaan massal dalam bentuk perundungan siber (cyberbullying) serta penyebaran hoaks yang masif, yang semuanya dipicu oleh hasrat sesaat untuk tampil menonjol tanpa bekal pemahaman akan tata krama digital.
Kondisi ini diperparah oleh desain platform algoritma yang memang sengaja menguntungkan para “pengendara ugal-ugalan” ini. Algoritma media sosial didesain untuk memprioritaskan keterlibatan (engagement) yang tinggi, dan sayangnya, konten yang mengandung provokasi, kemarahan, serta skandal adalah bahan bakar paling efektif untuk memicu keterlibatan tersebut.
Akibatnya, platform tidak bertindak sebagai polisi lalu lintas yang menertibkan para pelanggar, melainkan justru memfasilitasi sirkuit balap liar di mana pengguna yang paling ugal-ugalanlah yang justru dihadiahi panggung paling luas dan sorotan lampu paling terang.
Cultural lag mereduksi fungsi media sosial yang semula digadang-gadang sebagai wahana demokratisasi informasi telah berubah menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) bagi emosi-emosi mentah yang gagal dikelola secara mandiri. Masyarakat secara kolektif mengalami degradasi keadaban digital, di mana kematangan berpikir dianggap sebagai kelemahan, sedangkan keberanian untuk menyerang dan membongkar aib orang lain dianggap sebagai pahlawan kebebasan.
Kita sedang menyaksikan sebuah peradaban informasi yang dikemudikan oleh jari-jemari yang cepat, namun dipimpin oleh pikiran yang enggan berproses.
Jika di dunia nyata mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan tanpa helm dan SIM bisa membuat seseorang ditilang polisi, maka media sosial juga seharusnya dibatasi dengan aturan-aturan yang tegas. Perilaku ugal-ugalan di medsos tanpa akal sehat sesungguhnya merupakan perilaku mempertontonkan kelakuan bocah yang sedang tantrum di atas kendaraan tempur.
Lagipula, apalah gunanya pandai menginjak pedal gas dan meraungkan mesin di sirkuit algoritma demi menarik follower dan subscriber, jika ujung-ujungnya kita sendiri yang tersungkur di comberan kehidupan sosial yang nyata akibat kebebalan kita tentang cara mengerem.