“Untuk para Kades khususnya di Kabupaten Bima saya minta agar lebih memaksimalkan DD untuk kebutuhan masyarakat yang lebih bermanfaat, jangan malah minta rekomendasi Bupati untuk dibelikan sepeda motor, itu keliru”
“Guru To’i” Akhdiansyah, S. Hi
(Sekretaris Fraksi PKB DPRD NTB)
MATARAM, QOLAMA.COM | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Akhdiansyah alias Guru To’i meminta agar pemerintah Daerah Kabupaten Kota mengarahkan Desa untuk maksimal dan tidak ragu memberikan rekomendasi dalam mengalokasikan penggunaan Dana Desa (DD) untuk penanganan Covid 19 di NTB termasuk untuk tambahan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Secara pribadi dan kelembagaan, kami meminta Pemprov dan Pemkab jangan ragu-ragu mengarahkan desa-desa agar memaksimalkan penggunaan DD untuk penanganan Covid 19, termasuk jika mereka meminta alokasi lebih besar untuk BLT” katanya Rabu, (15/4/2020).
Dikatakannya, asal sesuai dengan prosedur yang berlaku terutama Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Kementerian Desa PDTT, nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020
Ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten /kita juga Pemerintah Desa tidak perlu takut akan diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika prosedurnya susah benar. Sebab, aturannya sudah sangat gamblang dalam Permendes 6 Tahun 2020 itu.
“Untuk NTB, DD-nya Tahun 2020 ini sebesar Rp. 1,223 Triliun yang diperuntukkan ke 995 desa.” tandasnya.
DPRD khususnya Fraksi PKB tambahnya, akan melakukan monitoring penuh pada alokasi dana ini, mulai dari penghitungan, pendatan penerima manfaat, penyaluran, hingga pertanggungjawabannya.
“Tugas kami akan mengawasi penggunaan DD, kualitas barang-barang yang dibelanjakan, termasuk akan memotret peran pendamping desa. Semua harus transparan,” Tandasnya.
Dikatakan, identifikasi potensi BLT berdasarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 dibagi menjadi tiga kluster, anatara lain, kluster I sebanyak 32 desa, kluster II 301 desa dan kluster IIl sebanyak 662 desa
“Untuk para Kades khususnya di Kabupaten Bima saya minta agar lebih memaksimalkan DD untuk kebutuhan masyarakat yang lebih bermanfaat, jangan malah minta rekomendasi Bupati untuk dibelikan sepeda motor, itu keliru” Kata Akhdiansyah.
Ia menegaskan, walaupun ia mengajak pemerintah jangan takut menggunakan DD untuk penanggulangan Bencana Covid -19 ini. Ia sangat berharap agar segala aktifitas penggunaan anggaran dilakukan secara prosedural dan transparan.
“Kami di DPRD wabilkhusus lagi Fraksi PKB tidak segan akan melaporkan siapapun yang menyalahgunakan anggaran di musim bencana ini. Karena itu, silakan pergunakan anggaran dengan maksimal dan ikuti aturannya dengan sebaik-baiknya”. Tutup Akhdiansyah. []
