KH Said Aqil Minta Konsesi Tambang PBNU Dikembalikan ke Pemerintah
“Saya menghormati inisiatif pemerintah. Itu penghargaan yang baik,” ujar Kiai Said. “Tapi melihat konflik yang terus melebar, mudaratnya lebih besar. Sebaiknya dikembalikan.”
Mustasyar PBNU, KH Said Aqil Siroj, menyampaikan sikap terbaru terkait kisruh konsesi tambang yang belakangan menyeret organisasi itu dalam polemik berkepanjangan. Dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu, 6 Desember 2025, ia menilai izin tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU kini lebih banyak menimbulkan kegaduhan ketimbang manfaat. Karena itu, Said Aqil mendorong agar konsesi tersebut dikembalikan kepada negara.
Said menuturkan sikap itu lahir dari evaluasi ulang atas kebijakan yang sebelumnya ia anggap sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi NU. Ketika izin tambang diberikan, ia memandangnya sebagai peluang memperkuat kemandirian ekonomi organisasi, asalkan tata kelolanya ketat dan manfaatnya dirasakan warga. Namun dinamika beberapa bulan terakhir menunjukkan arah sebaliknya. Perselisihan internal, silang pendapat mengenai pengelolaan, hingga debat publik yang melebar, kata Said, telah menambah beban organisasi.
“Saya menghormati inisiatif pemerintah. Itu penghargaan yang baik,” ujar Kiai Said. “Tapi melihat konflik yang terus melebar, mudaratnya lebih besar. Sebaiknya dikembalikan.”
Ia mengingatkan bahwa NU adalah jam’iyah dengan mandat sosial dan spiritual yang luas. Karena itu, NU, menurut Said, tak sewajarnya terseret dalam urusan yang rentan memicu polarisasi kader, mengganggu marwah organisasi, serta mengaburkan agenda besar NU di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
“NU ini rumah besar. Jangan sampai urusan yang tak esensial justru menggerus khittah,” kata Ketua Umum PBNU 2015–2021 tersebut.
Said juga menegaskan bahwa masa depan NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Ia menyebut kemajuan warga NU bertumpu pada penguatan pesantren, ekonomi kerakyatan, akses beasiswa, layanan kesehatan, dan digitalisasi layanan umat. “Keberkahan itu datang dari amanah dan keilmuan, bukan dari proyek tambang,” ujarnya.