MATARAM – QOLAMA.COM | Pemerintah pusat resmi menyalurkan dan Bantuan Sosial (Bansos) sejah Senin 4 Januari 2021 di seluruh Indonesia. Untuk itu semua kepala daerah, diminta mengawal proses penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos), agar bisa berlangsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima bantuan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk Bansos sebesar Rp 110 triliun yang disalurkan ke-34 provinsi.
“Tahun 2021, penyaluran Bansos terus dilanjutkan, dalam APBN 2021 telah disiapkan anggaran senilai Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke” kata Jokowi di istana negara
Penyaluran Bansos dilakukan dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak COVID-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi.
Jokowi menjelaskan,, bantuan sosial yang diluncurkan ini berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, serta bansos tunai.
” Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Juga diharapkan menjadi pemicu penggerak ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat,” harap Presiden.
Bansos terbagi dalam beberapa tahapan. Untuk PKH terbagi dalam empat tahap yang penyalurannya dilakukan oleh Bank BUMN atau Himbara.
Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan Bu Menteri Sosial Rp 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial (bansos) tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari-Februari-Maret-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK.
Jokowi berharap kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan secara tepat. Utamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga.
“Saya juga menegaskan bahwa bantuan ini tidak ada potongan-potongan. Masyarakat harus menerima seutuhnya, karena bantuan ini langsung dikirim kepada masyarakat melalui bank-bank milik pemerintah dan kantor pos,” tegas Jokowi.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi Bansos diluncurkan pemerintah pusat. Menurut Gubernur, ini merupakan wujud kehadiran negara untuk masyarakat, baik bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
