HeadlineIqro'Tokoh

Fuad Bawazir And The Gank “Menjerat Gusdur”

Mereka Menjerat Gus Dur dan Menjatuhkannya dari Kursi Presiden dengan Segala Cara

Para politisi ini berusaha menjatuhkan Gus Dur, penelusuran melalui dokumen rahasia yang ditemukan di kantor Golkar

Virdika Rizky Utama

Sebagai Presiden di masa transisi, Gus Dur memiliki tugas yang sangat berat. Ia harus menyelesaikan reformasi yang ingin diadakannya penuntutan dan mengatur rezim lama. Celakanya, anasir Orde Baru sangat menggurita di semua sendi kehidupan.

Dengan kata lain, kekuatan Orde Baru masih teramat kuat. Sementara, menerima kekuatan baru belum mencapai titik temu. Mendukung, posisi Gus Dur menjadi sulit, karena Gus Dur tidak memiliki modal politik yang cukup kuat. Gus Dur dipilih karena memiliki koalisi Poros Tengah yang digagas Amien Rais dan Partai Golkar.

Kenapa mereka mendukung Gus Dur? Mereka berpikir akan dengan mudah mendorongir Gus Dur. Poros Tengah punya kepentingan membawa semangat sektarian Islam, yang sebagian besar faksi kecewa dengan dicopotnya Habibie sebagai presiden. Sebab, Habibie dianggap sebagai representasi Islam karena dianggapnya sebagai Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Sementara Partai Golkar mendukung Gus Dur karena tak punya pilihan lain. Dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mereka punya sejarah perselisihan yang terjadi selama Soeharto berkuasa. Jika maju sendiri mencalonkan diri sebagai presiden, Golkar tidak berani karena unsur reformasi ingin membubarkan Golkar. Maka, dengan hanya mendukung Gus Dur, mereka berharap.

Namun pada umumnya, jauh panggang dari api. Gus Dur tak bisa diajak kompromi. Di awal mempersiapkan kabinet, misalnya, Amien Rais meminta Menteri Keuangan harus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan orangnya adalah Fuad Bawazier. Akan tetapi, Gus Dur menolaknya.

Titik kulminasi kegeraman partai koalisi saat Jusuf Kalla (JK) dan Laksamana Sukardi dipecat. Setelah dituduh melakukan Korupsi Kolisi dan Nepotisme (KKN), tapi Gus Dur menolak merinci mengakuinya. Isu ini direspons cepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua kekuatan yang dulu sempat berselisih menjadi satu; Golkar dan PDIP.

Arifin Panigoro pada tanggal 22 Juni 2000 ditulis oleh Priyo Budi Santoso kepada Akbar Tandjung. Priyo mengakui 70-80 persen di dalam catatan itu adalah idenya, tetapi menolak mengakui itu yang menulis.

Fakhruddin, Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengakui ada beberapa rapat pertemuan yang menjatuhkan Gus Dur di rumah Arifin Panigoro dan Fakhruddin pun terlibat dalam beberapa rapat. Noviantika Nasution, Bendahara PDIP pun mengakui ada banyak rapat dan ia mengakui tahu ada rapat di rumah Arifin.

Golkar memainkan peran sentral, bukan hanya jumlah kursi di DPR yang sangat besar, ditambahkan juga koneksi ke jejaring mahasiswa. Sebab, dalam sejarah pelengseran diperlukan kekuasaan parlementer dan parlementer tambahan.

Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar merupakan aktivis senior HMI yang memiliki pengaruh kuat. Sementara, Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) adalah Fuad Bawazier. Koneksi eks-Orde Baru dan HMI memiliki peran penting dalam rencana dan strategi penjatuhan Gus Dur.

Hal itu dihargai oleh M. Fakhruddin, menurutnya isu yang diusung beragam. Mulai dari Gus Dur berpihak pada kelompok Islam dan masalah Buloggate serta Bruneigate. Akan tetapi, dua isu terakhir merupakan senjata paling ampuh.

Moral Gus Dur sebagai presiden dan ulama — yang menentukan sakral di Indonesia — melakukan tindakan korupsi, disaat ia ingin melakukan korupsi yang melibatkan kelompok lama.

Publik dibuat menjadi tidak percaya oleh Gus Dur, orang yang berperan sebagai demoralisasi untuk Gus Dur, berdasarkan dokumen ini adalah Amien Rais. Pada Oktober 2000, Amien mewakili orang pertama yang menyetujui bahwa ia telah mendukung Gus Dur dan ingin Gus Dur mundur.

Bukannya takut, Gus Dur malah malah tertantang melanjutkan “duel” ini. Mantan Ketua Kelompok Kerja Forum Demokrasi menentang ingin langsung mengadili kekuatan eks-Orde Baru. Tak bertanggung jawab, Gus Dur tak hanya menyeret kroni Soeharto seperti Ginanjar Kartasismita ke pengadilan, tetapi juga mengadili Soeharto dan juga membalik: Tutut dan Tommy.

Reaksi semakin besar, akibatnya hanya politikus sipil yang marah, tetapi juga militer. Sebab, Gus Dur ingin melakukan reformasi di bidang militer yang masih sangat Orde Baru. Gue Dur termaktub dalam buku biografi Djaja Suparman.

Di buku itu ia memang menolak mentah-mentah, tetapi menyusun rencana dan peristiwa yang terjadi pada saat itu sangat cocok. Salah satunya adalah melakukan pemboman di beberapa tempat seperti di Kedubes Malaysia, Filipina, Bursa Efek Jakarta (BEJ), dan yang paling besar adalah kelahiran tahun 2000. Semua yang berkaitan dengan masyarakat menganggap Gus Dur tidak dapat menggunakan keamanan negara.

Dengan persetujuan ini, Gus Dur harus disetujui. Sayangnya Gus Dur tak menyerah, ia menentang membuat menentang, terakhir yang yakin saya sudah tahu akan kalah. Poin dekrit kontroversi adalah pembubaran parlemen. Pembaca dekrit tersebut, Yahya Staquf meyakini bahwa poin pembubaran menyetujui merupakan ide Gus Dur sendiri. Meski teman-teman Gus Dur di Forum Demokrasi dituduh sebagai pembisik yang menolak poin tersebut.

***

Setelah 18 tahun Gus Dur dilengserkan dengan cara seolah-olah konstitusional, aktor dan konfigurasi politik Indonesia hari ini masih sama. Ini membuktikan betapa kuatnya kekuatan oligarki Orde Baru mencengkram.

Gus Dur membuktikan politik tanpa kompromi dengan niat yang benar membersihkan ‘virus’ oligarki Orde Baru benar-benar bisa dilakukan. Gus Dur ingin membuat sejarah dan peradaban politik tanpa transaksi dapat dilakukan. Prasyaratnya adalah kemauan, kesiapan, dan keberanian. Gus Dur memiliki itu, hanya saja Gus Dur kekurangan salah satu syarat yaitu kekuatan baru belum terbentuk dengan kuat.

Persyaratan itu perlu dalam politik, tanpa hal itu perlu besar pun niat baik untuk keselamatan oligarki, sebaliknya akan malah sebaliknya terseret dalam lingkaran tersebut. Sebab, Orde Baru bukan hanya manusianya, disetujui juga cara berpikir dan perlindungan yang tidak rasional.

Kita tidak akan mau demokrasi di Indonesia hanya bersifat teknis dan transaksional. Gus Dur dalam usahanya mendemokratisasi Indonesia menggunakan rakyat sebagai subjek yang berdaulat. Bukan seperti yang selama ini masih terjadi, yang sah hanya pemerintah dan partai politik. Rakyat hanya perlu menyelesaikan pemilihan yang dilakukan di belakangnya. Sungguh tak memanusiakan dan juga sebuah peradaban politik yang dangkal.

Dari Gus Dur, kita belajar tentang konsistensi sikap. Saat masih di luar, ia terus membentuk, memperjuangkan, dan merawat idealismenya — terutama tentang demokrasi— dan kompilasi sesuai di dalam kekuasan, Gus Dur memperjuangkan idealismenya agar dapat terwujud.

Buku ini ditulis, seperti yang dikemukakan Alissa Wahid, bukan untuk melakukan pembalasan dendam, diterbitkan sebagai pelajaran agar kita tidak selalu diwarisi, awan masa lalu, dan catatan sejarah harus diluruskan. Sebab, tanpa membaca dan mengungkap sejarah, masa depan hanya spekulasi keinginan dan angan-angan.

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: