Bali Interfaith Movement 2024: Mengurai Jurang Spiritual, Sosial, dan Ekologis Demi Masa Depan Bumi

DDi aula Kampus United in Diversity, Denpasar, Sabtu sore, 14 Desember 2024, puluhan tokoh agama, rektor perguruan tinggi, dan aktivis NGO berkumpul. Waktu menunjukkan pukul 16.45 WITA ketika diskusi dimulai. Momen itu bukan sekadar dialog lintas agama biasa. Forum ini, bertajuk Bali Interfaith Movement (BIM) 2024, memiliki agenda yang lebih besar: membangun kembali harmoni manusia dengan alam, dalam kerangka Deklarasi Istiqlal 2024.

Deklarasi Istiqlal, sebuah dokumen komitmen lintas agama yang diluncurkan di Masjid Istiqlal tahun lalu, menjadi sorotan utama pertemuan. Dengan mendasarkan diri pada tiga tantangan global—jurang spiritual, sosial, dan ekologis—para peserta diajak untuk merumuskan langkah nyata, termasuk melalui kolaborasi lintas agama dan penguatan diplomasi berbasis nilai-nilai religius.

Tak hanya itu, yang lebih besar di balik forum ini: sebuah krisis global yang mendesak. Krisis itu, seperti dijelaskan oleh para pembicara, tak hanya terkait kerusakan lingkungan, tetapi juga dehumanisasi manusia akibat eksploitasi dan ketimpangan sosial.

Alissa Wahid : Tiga Jurang Krisis yang Harus Dijembatani

Alissa Wahid, Jaringan Gusdurian, dalam pengantarnya menjelaskan, Bali Interfaith Movement adalah bagian dari rangkaian Universal Reflection Journey (UID), sebuah inisiatif global yang menghubungkan agama dengan aksi nyata untuk lingkungan. Deklarasi Istiqlal, katanya, adalah jawaban moral terhadap tiga jurang yang dihadapi manusia saat ini.

“Tiga jurang ini adalah jurang spiritual, sosial, dan ekologis. Kita melihat bagaimana krisis spiritual menyebabkan hilangnya hubungan manusia dengan nilai-nilai moral. Jurang sosial terlihat dari ketimpangan dan konflik yang terus meningkat, sementara jurang ekologis adalah wujud eksploitasi manusia terhadap alam tanpa batas,” katanya di hadapan peserta.

Alissa menekankan pentingnya menjadikan Deklarasi Istiqlal sebagai kerangka kerja bersama. “Deklarasi ini bukan hanya sebuah dokumen, tetapi panduan untuk menginspirasi semua umat, lintas agama, dan lintas sektor. Kita harus menggema di semua level, mulai dari akar rumput hingga tingkat kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu Dirjen Bimas Islam dalam sambutannya juga menyoroti dua isu utama yang menjadi perhatian Deklarasi Istiqlal, yakni dehumanisasi dan krisis lingkungan. Dehumanisasi, menurutnya, adalah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan akibat modernisasi yang melampaui batas, sementara krisis ekologis adalah hasil dari pola pikir eksploitasi yang mengabaikan keberlanjutan.

“Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa krisis ini disebabkan oleh semua pihak. Solusi untuk ini juga membutuhkan keterlibatan kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil,” katanya.

Ia menyerukan agar deklarasi ini terus diperkuat gaungnya. “Kami, para Dirjen, mendukung penuh penguatan implementasi Deklarasi Istiqlal di berbagai level. Ini adalah langkah moral untuk menjaga kemanusiaan dan bumi kita,” tegasnya.

Menag: Agama Sebagai Kekuatan Transformasi Lingkungan

Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang hadir sebagai pembicara utama, menyampaikan refleksi mendalam tentang peran agama dalam menjawab krisis ini. Berbeda dari pidato-pidato formal biasanya, kali ini ia mengaku lebih senang berbicara sebagai seorang akademisi daripada sebagai seorang menteri. Ia membuka pembicaraannya dengan menjelaskan konsep teologis yang jarang terdengar.

“Agama memiliki tiga dimensi yang harus seimbang: mitos, logos, dan etos. Mitos adalah kepercayaan yang menyentuh emosi manusia; logos adalah ilmu pengetahuan; dan etos adalah kebiasaan yang lahir dari keduanya,” ujarnya.

Menteri Agama menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan rasional atau kebijakan teknis. Perubahan, katanya, harus dimulai dari mitos—keyakinan mendasar yang menyentuh hati nurani manusia. “Kita harus memulai dari kepercayaan. Jika mitos ini diartikulasikan dengan benar menjadi logos, maka pada akhirnya akan membentuk etos, atau kebiasaan yang baik,” katanya.

Ia juga mengkritisi paradigma agama-agama Ibrahim (Islam, Kristen, dan Yahudi) yang, menurutnya, sering memandang alam sebagai objek eksploitasi. “Paradigma ini harus berubah. Alam bukan objek, tetapi mitra yang harus dirawat dan dihormati,” tegasnya.

Menteri Agama mengingatkan bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam diplomasi berbasis agama. Ia menyebutkan bahwa negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa, telah meminta Indonesia untuk menjadi pendamping dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan aksi lingkungan.

“Indonesia dipanggil dunia untuk menunjukkan jalan. Ini adalah tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai bangsa, tetapi juga sebagai umat beragama,” katanya.

Melting Pot Gagasan di UID

Sebagai bagian dari Universal Reflection Journey (UID), BIM 2024 menjadi ruang terbuka untuk pertukaran ide lintas sektor. Kang Yoto, salah satu perwakilan UID, menyebut forum ini sebagai melting pot gagasan yang menghubungkan akademisi, tokoh agama, dan aktivis untuk mencari solusi bersama.

“Kampus United in Diversity adalah tempat terbuka untuk semua. Kami memadukan berbagai pendekatan, dari spiritual hingga teknis, untuk menciptakan solusi nyata. Kolaborasi lintas agama dan lintas disiplin ilmu adalah kunci untuk menjawab tantangan global,” katanya.

UID, lanjutnya, tidak mengenal batas. Semua perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama didorong untuk terlibat, menciptakan kesadaran kolektif yang mengglobal, dan menghasilkan tindakan berkelanjutan.

Kritik Terhadap Dunia Akademik

Namun, di balik optimisme ini, Menteri Agama melontarkan kritik pedas terhadap dunia akademik yang, menurutnya, belum sepenuhnya berkontribusi dalam menjawab isu-isu besar ini.

“Banyak disertasi dan skripsi yang dihasilkan kampus, tetapi tidak pernah digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah. Akademisi harus berbicara tentang mitos, sedangkan NGO dan lembaga lainnya bisa fokus pada logos dan etos,” katanya.

Ia juga mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan eco-theology sebagai pendekatan yang mengintegrasikan iman dengan kesadaran lingkungan. “Ketika saya menjadi rektor, saya meminta semua dosen untuk mengembangkan teologi hijau. Ini adalah salah satu cara untuk membuat keimanan kita relevan dengan tantangan zaman,” jelasnya.

Jalan Panjang untuk Harmoni

BIM 2024 bukan sekadar forum diskusi, tetapi sebuah panggilan untuk bertindak. Komitmen untuk menggemakan Deklarasi Istiqlal ditegaskan kembali oleh semua peserta. Para rektor perguruan tinggi sepakat untuk menjadikan deklarasi ini sebagai panduan akademik, sementara NGO dan tokoh agama akan fokus pada amplifikasi dan implementasinya di tingkat komunitas.

Di penghujung acara, seorang peserta dari NGO lingkungan menyimpulkan dengan penuh harap, “Ini bukan hanya tentang deklarasi atau dokumen. Ini tentang bagaimana kita mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak. Harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan adalah masa depan kita, dan itu dimulai hari ini.”.[Redaksi]