Seperti balapan, penyebaran Covid-19 di NTB melesat tajam membuat Pemprov NTB menggerakkan semua struktur birokrasi tak mau kalah cepat.
MATARAM, QOLAMA.COM | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., pada kesempatan video conference dengan Sekretaris Jendral Kemendagri, Dr. Hadi Prabowo, M.M., dan Inspektur Jendral Kemendagri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (3/4/2020) mengatakan, selain fokus pada penanganan medis dan pencegahan penularan covid 19 secara ketat, saat ini Pemprov NTB juga mempersiapkan program mengantisipasi dampak sosial ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat.
Sejumlah program jaringan pengaman sosial disiapkan Pemprov NTB, mulai dari memastikan ketersediaan bahan pangan pokok, pendataan sejumlah UMKM yang megap-megap karena corona hingga pendataan semua sektor ekonomi masyarakat kecil lain yang terdampak.
“Alhamdulillah semua sedang berproses, semua payung hukum baik Inpres, surat edaran maupun maklumat telah disampaikan dan dikonsolidasikan ditingkat OPD kabupaten/kota.” terang Sekda NTB.
Gubernur NTB kata Gita, fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi dan Wakil Gubernur fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar covid-19. Sementara OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran baik dalam kondisi darurat.
“Skenario pertama, skenario kedua bahkan kondisi sangat darurat sekalipun kami sudah mempersiapkannya dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020,” ujar Sekda yang akrab disapa Miq Gita ini.
Gita Juga menjelaskan, beberapa perhatian utama dalam penanganan Covid-19 ini adalah pengawasan di pintu-pintu masuk NTB. Disemua pintu masuk itu diterapkan Protokol Standar Penanganan oleh Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Dinas Kesehatan.
“Begitu tiba, mereka kami lakukan pemeriksaan ketat. Ada Dinas perhubungan, KKP dan Dinas Kesehatan yang bekerja,” ujarnya.
Terkait dengan anggaran penanganan Covid-19 di NTB, BAPPEDA NTB kata Gita sedang melakukan mapping program dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
“Mana yang harus fokus penanganan, mana yang harus Realokasi Anggaran, dan mana yang dalam eksekusi selanjutnya, semua dalam pengawalan inspektorat dan BPKP.” Tambahnya
Sementara itu, ada beberapa hal lain juga yang perlu mendapatkan dukungan adalah pemberian insentif dan santuan kematian bagi korban, berapa jumlah nominalnya-pun sudah ditentukan.
Miq Gita dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya kepada semua jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang turut sigap penanganan Covid-19 di daerahnya.
“Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi,” Tandasnya
Untuk mengantisipasi situasi yang sangat darurat, ia berharap agar Kemendagri menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja, agar Asrama Haji maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat apabila terjadi keadaan yang sangat darurat.
“Asrama Haji dan BLK kita rencanakan sebagai tempat karantina terpusat sehingga kami memohon kepada Kemendagri untuk bersurat ke kementerian terkait,”pungkasnya.
Dalam kesempatan ini turut hadir Asisten I, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Asisten III, Dr. H. Lalu Syafi’i, Kadis Kesehatan, Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Kadis Kominfotik Gde Aryadi, Kepala BPBD, H. Ahsanul Khalik dan Kadis Perhubungan, Drs, Lalu Bayu Windya.,M.Si. [*]
