Dr. Jumarim: KPU dan Bawaslu Gagal Memberikan Pendidikan Politik

PRAYA, QOLAMA.COM | Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, seharusnya Penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada rakyat tidak hanya ketika pemilu.

Hal ini dikatakan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Jumarim Umar Maye, M. Hi saat menjadi pembicara di acara talk show “Menakar kualitas demokrasi di Pilkada Lombok Tengah” yang diselenggarakan DPC MOI Loteng, Sabtu 5 Desember 2020 lalu.

“KPU dan Bawaslu penting merubah mindsetnya dalam bekerja, tidak hanya bekerja saat Pilkada, pileg atau pilpres. Tapi juga sepanjang tahun harus memberikan pendidikan politik” Ungkap Jumarim.

Selama ini tambahnya, KPU seringkali kelihatan bekerja hanya ketika gelaran Pemilu dilaksanakan, setelah Pemilu selesai mereka seakan tidak punya pekerjaan. Padahal mau ada Pemilu atau tidak, KPU harusnya terus bekerja memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Pendidikan politik ini penting agar masyarakat tidak menganggap demokrasi ini hanya milik KPU – Bawaslu, tapi demokrasi ini milik mereka” Tegasnya.

Tanpa pendidikan politik seperti ini tambahnya, rakyat selamanya hanya akan memandang politik secara transaksional alias Bagi-bagi uang, bukan politik sebagai medium mendapatkan pemimpin berintegritas dan mensejahterakan rakyat.[]