
GP Ansor NTB Bentuk LBH: Siap Pastikan Keadilan Hukum Untuk Warga Nahdliyyin
LBH ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pendampingan hukum yang adil dan inklusif. Kami ingin memastikan masyarakat, terutama warga Nahdliyin, memahami hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan di setiap lini,” ujar Dr. Irpan.
Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor sebagai wujud komitmen organisasi dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya warga Nahdliyin. Keputusan ini diambil melalui Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di Markas Komando Ansor, Villa Harmoni, Banyumulek, Lombok Barat, pada Minggu, 19 Januari 2025.
Ketua PW GP Ansor NTB, Dr. Irpan Suriadiata, S.HI., M.H., menyampaikan bahwa pembentukan LBH GP Ansor merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi oleh Pimpinan Pusat GP Ansor. Lembaga ini hadir untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bantuan hukum yang profesional dan mudah dijangkau.
“LBH ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pendampingan hukum yang adil dan inklusif. Kami ingin memastikan masyarakat, terutama warga Nahdliyin, memahami hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan di setiap lini,” ujar Dr. Irpan.
Dr.Irpan juga menambahkan bahwa LBH GP Ansor tidak hanya akan berperan dalam advokasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih sadar dan paham mengenai hak-hak hukum yang dimiliki.
LBH Ansor Tingkat Kabupaten dan Kota Se NTB Segera Dibentuk.
Ketua LBH GP Ansor NTB terpilih, Abdul Majid, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menyusun kepengurusan lengkap dan mempersiapkan pelantikan yang dijadwalkan pada 15 Februari 2025 di Hotel Jayakarta, Lombok.
“Setelah pelantikan, kami akan bergerak cepat membentuk LBH di tingkat kabupaten dan kota se-NTB. Langkah ini bertujuan agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata,” kata Abdul Majid.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa LBH GP Ansor akan menjadi mitra strategis pemerintah dan lembaga hukum dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. “Kami ingin LBH GP Ansor NTB menjadi simbol hadirnya GP Ansor untuk membela kepentingan masyarakat kecil yang sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum,” ujarnya.
Momentum GP Ansor NTB Pertegas Peran
Pelantikan pengurus pada Februari mendatang akan menjadi momen penting bagi GP Ansor NTB untuk mempertegas perannya di bidang hukum dan keadilan sosial. Abdul Majid optimistis, melalui LBH ini, GP Ansor dapat membangun jaringan advokasi hukum yang solid dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nahdliyin.
“Langkah ini menunjukkan bahwa GP Ansor tidak hanya fokus pada kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat,” tutup Abdul Majid.
Dengan hadirnya LBH GP Ansor, diharapkan masyarakat Nahdliyin di seluruh NTB dapat mengakses layanan hukum secara lebih mudah, sekaligus mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.[]