Gubernur NTB Akui Omnibus Law UU Cipta Kerja Masih Perlu Perbaikan.
MATARAM – QOLAMA.COM | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zulkiflimansyah mengakui dan tidak memungkiri, bahwa masih banyak terdapat kekurangan, termasuk persoalan dalam Omnibus Law UU Cipta kerja (Cilaka) yang telah disahkan DPR RI bersama pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Zul ketika bertemu dan berdiskusi dengan Serikat Buruh, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang berlangsung di Kediaman Kapolda NTB, Senin, 12 Oktober 2020.
“Harus diakui masih banyak persoalan yang memerlukan pembahasan, demi menyempurnakan Omnibus Law, dengan cakupan yang luas, membuat UU Omnibus Law wajib melibatkan peran serta seluruh kalangan masyarakat” kata Politisi PKS tersebut.
Ia mengatakan pengesahan Omnibus Law terutama terkait UU Cipta Kerja masih menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Berbagai kalangan, yang umumnya diisi pekerja, buruh hingga mahasiswa menyampaikan kritik atas UU Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan.
Namun, penyampaian pendapat dan aspirasi diharapkan tetap berjalan dengan baik, tertib dan kondusif. Bukan sebaliknya, upaya demonstrasi yang dilakukan jangan sampai mengundang aksi anarki dan juga kericuhan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, protokol kesehatan yang telah dianjurkan tetap harus diutamakan.
“Mengajak buruh dan pengusaha dalam menyampaikan aspirasinya tetap menjunjung tinggi kondusifitas dan menjaga keamanan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan justru menimbulkan kerugian bagi daerah” pintanya.
Dikatakan, niat baik pemerintah tersebut tentu tidak mungkin memuaskan semua pihak, tentu dalam Omnibus Law itu setelah dibaca detail, banyak hal yang bagus, yang memotong banyak rantai birokrasi hingga mencegah korupsi.
Pemerintah akan selalu terbuka menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. Oleh sebab itu, meminta seluruh kalangan tetap kompak menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
Semua gubernur sudah dikumpulkan dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menyampaikan dan menyadari betul ada hal-hal atau informasi yang mungkin tidak sampai kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau ada hal yang dirasa oleh teman-teman, ada kekurangan yang perlu disempurnakan, pemerintah pusat tentu terbuka.
Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan akan pentingnya menjaga silaturahim. Banyak hal positif yang dapat diperoleh dengan rutinnya bersilaturahim. Sehingga, Ia mengapresiasi kehadiran Gubernur, Danrem dan juga perwakilan Asosiasi Pekerja, buruh dan pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut.
“Saya mengapresiasi untuk pak Gubernur, pak Danrem dan semua teman teman yang telah datang,” ujarnya.
Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, TNI akan selalu siap membantu masyarakat NTB memecahkan permasalahan. Untuk itu, Ia mengapresiasi masyarakat NTB yang sudah berjuang bersama dalam membangun daerah tercinta.
TNI/Polri akan selalu mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi semaksimal mungkin, sebab itu merupakan hak masyarakat. Tak kalah penting, ketertiban dalam menyampaikan aspirasi harus dijunjung tinggi oleh seluruh kalangan masyarakat.
“Kami memfasilitasi bapak-ibu semuanya untuk menyampaikan aspirasinya semaksimal mungkin, tapi tidak dengan cara-cara yang anarkis, ini imbauan kami,” pungkasnya.
