Gus Dur bukan hanya tokoh bangsa, ia adalah arsitek etika politik. Di tangannya, politik bukan soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang berani menjaga keseimbangan—meskipun harus kehilangan sebagian kekuasaan sendiri.
Baru lalu, saya berdiskusi dengan Ustadz Doni Ekasaputra perihal Benarkah Gusdur Menjatuhkan Kiai Fawaid As’ad hingga beliau pindah partai dari PKB ke PPP pada pemilu 2014.
Ya, cerita itu terekam apik dalam buku Menghidupkan Gus Dur: Catatan Kenangan Yahya Cholil Staquf, di halaman 73. Ini adalah salah satu manuver paling mengherankan dan paling berani dalam sejarah politik Indonesia pasca-reformasi: bagaimana Gus Dur, secara sadar, memilih melukai dirinya sendiri demi tegaknya prinsip check and balances dalam sistem politik lokal di Situbondo.
Cerita ini berlatar di Situbondo, tahun 1999—era awal euforia demokrasi setelah tumbangnya Orde Baru. Saat itu, PKB sangat dominan di sana. Bupati, wakil bupati, dan 29 dari 45 anggota DPRD adalah kader PKB, semua loyal kepada satu tokoh sentral: Kiai Fawaid As’ad. Sementara PPP, partai yang dulu cukup kuat di daerah tapal kuda, tidak mendapat satu kursi pun.
Kondisi ini secara politik adalah “kemenangan mutlak”. Namun di mata Gus Dur, ini justru situasi yang membahayakan demokrasi. Tidak adanya oposisi berarti tidak ada mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Dan kekuasaan tanpa kontrol adalah pintu menuju otoritarianisme lokal—tak peduli seberapa mulia pun niat pemegangnya.
Gus Dur—yang saat itu adalah Ketua Dewan Syuro PKB—menolak menandatangani SK pengangkatan Kiai Fawaid sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Cabang Situbondo, meskipun Kiai Fawaid sudah terpilih melalui mekanisme musyawarah. Gus Yahya, yang menyaksikan langsung peristiwa itu sebagai Wakil Sekjen DPP PKB, mengakui bahwa alasan-alasan Gus Dur tampak dibuat-buat. Terlihat seperti upaya menjatuhkan Kiai Fawaid secara politik. Dan memang, akhirnya Kiai Fawaid hengkang dari PKB dan kembali ke PPP. PKB pun pecah.
Kala itu banyak orang, termasuk Gus Yahya sendiri, menganggap Gus Dur keliru. Tapi waktu membuktikan hal sebaliknya. Pada Pemilu 2004, PKB kehilangan banyak kursi di DPRD Situbondo—dari 29 menjadi hanya 15. Sementara PPP bangkit dengan 13 kursi, karena ditopang basis loyalis Kiai Fawaid.
Di sinilah strategi Gus Dur mulai terbaca: ia menciptakan ulang ruang kompetisi yang sehat. Ia sadar, kalau PKB menguasai penuh Situbondo tanpa rival, maka proses demokrasi akan mati pelan-pelan. Situbondo bisa saja jadi milik satu orang saja. Dan itu bukan demokrasi.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Gus Dur menunjukkan kepada kita bahwa politik yang sehat bukan tentang menang sendiri, tapi tentang bagaimana semua pihak—bahkan yang berbeda dan berseberangan—memiliki ruang yang adil untuk bersuara dan bersaing. Ia rela partai yang ia dirikan sendiri kehilangan suara, bahkan pecah, demi prinsip jangka panjang: demokrasi harus tetap hidup, dan kekuasaan harus terus diawasi.
Dalam era politik yang semakin transaksional hari ini, manuver semacam itu nyaris mustahil dilakukan. Siapa yang rela kalah demi sistem yang lebih sehat? Gus Dur melakukannya. Bukan karena ia tak punya kekuatan, tapi justru karena ia punya kuasa—dan memilih untuk membaginya.
Bukan karena Gus Dur anti terhadap Kiai Fawaid. Tapi karena Gus Dur anti terhadap konsentrasi kekuasaan yang terlalu mutlak.
Akhirulkalam, Gus Dur bukan hanya tokoh bangsa, ia adalah arsitek etika politik. Di tangannya, politik bukan soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang berani menjaga keseimbangan—meskipun harus kehilangan sebagian kekuasaan sendiri.
Dan itu, hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kepentingan terhadap kelompok dan dirinya sendiri.
Boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya kira, hari ini kita makin rindu politisi semacam itu.[]