MATARAM – QOLAMA.COM | Masuk investasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama ke Pulau Sumbawa diminta bisa dimanfaatkan dan ditangkap sebagai pluang oleh setiap desa, mengelola berbagai potensi dimiliki.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ketika menerima audiensi para Kepala Desa Kabupaten Sumbawa dan Bima, di Pendopo Gubernur NTB, Senin 10 Agustus 2020.
“Menghimbau Kades di Pulau Sumbawa untuk mulai mengidentifikasi potensi dan keahlian warga di wilayahnya masing-masing” kata Zul.
Identifikasi keahlian warga perlu segera dilakukan, agar gelontoran investasi yang hadir dapat menyerap lapangan pekerjaan dan menghadirkan kebermanfaatan serta nilai tambah bagi warga di pulau Sumbawa.
Kades yang hadir antara lain Kepala Desa Labuhan Jambu, Pidang, Mata, Toloi, Empang Atas, Empang Bawah Ongko, Gapit, Labuhan Bontong Kabupaten Sumbawa dan Kepala Desa dari Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
“Dalam waktu dekat kita akan melakukan ‘ groundbreaking’, peletakan baru pertama pembangunan pabrik ethanol. Para kades harus mulai aktif mengidentifikasi skill apa saja yang dibutuhkan. Kedepannya banyak potensi bisa dimanfaatkan” jelas politis PKS tersebut.
Menurutnya, para Kades juga harus memiliki kepandaian untuk bersahabat dan berkomunikasi dengan siapa saja. Termasuk pihak swasta dan perusahaan – perusahaan. Ini dilakukan agar jangan sampai warga menjadi penonton di negerinya sendiri.
Sekarang dibutuhkan kepandaian para kepala desa, untuk bersahabat dengan semuanya. Jangan berpolitik praktis. Kades juga agar mau mengembangkan kompetensi warganya dan Pemprov NTB siap memberikan bantuan berupa pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.
Selain mendengarkan langsung aspirasi para Kades, Zul juga langsung meminta para kepala dinas untuk segera menindak lanjuti dan membantu para kades sesuai dengannya kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Silahkan ini ada para kepala dinas. Ada kepala dinas kominfo, Kepala Dinas pertanian, bisa langsung dikomunikasikan” lanjutnya
Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi untuk menuntaskan permasalahan area blankspot ( lemah sinyal) yang para kades keluhkan.
“Sudah ada komitmen dan komunikasi intens antara kami dengan pemerintah pusat, di tahun 2021 akan selesai 46 titik blankspot ini” jelas Gede.
One Comment