HeadlineKesehatan

Pasien Covid-KLU Terus Meningkat, Masih Terkendala Box Swab

TANJUNG, QOLAMA.COM |  Pasien Dalam Perawatan (PDP) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) setiap hari mengalami kenaikan. Terkait Unit Pelayanan Karantina Covid-19, tertanggal 22 April 2020, tercatat PPTG Covid di KLU menembus angka 689 orang, OTG 86 orang, ODP 228 orang dan PDP 17 orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan KLU dr. Bahrudin pada saat rapat Virual Gugus Tugas Covid-19 KLU bersama Bupati KLU Najmul Akhyar, Kamis (23/4/20200)

“Kami terkendala Swab, karena belum ada box Swab di KLU” Ujar Pria yang pernah menjadi Direktur RSUD KLU ini.

swab-klu-covid-19
Bupati KLU memimpin rapat Virtual dengan Tim Gugus Tugas Covid 19 KLU, Kamis 23 Maret 2020. FT. HMS

Ia menjelaskan, Dinas kesehatan KLU saat ini telah menyiapkan swaber-swaber di puskesmas se KLU untuk membantu swaber yang ada di rumah sakit dan akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Dikesempatan yang sama, Direktur RSUD KLU dr. H. Syamsul Hidayat menyampaikan, pihaknya juga sedang mempersiapkan ruang triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD, agar pasien-pasien biasa lainnya tidak dikhawatirkan tertular pasien yang sedang dalam perawatan Covid-19.
“Hasil Rapid Test, pasien reaktif di KLU ada 65, mereka sudah dikarantina dan sedang dilakukan uji Swab,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut menyampaikan kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), keterlambatan pengiriman hasil test ke Mataram terus dicarikan solusi.

“Jangan sampai ada keluhan lagi untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP), penjemputan masyarakat ke bandara dari KLU tidak ada’ Ungkapnya.

Rapat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati KLU ini langsung dipimpin Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar didampingi Ketua DPRD Nasrudin, SH.I.

Tampak hadir pula Dandim 1606/Lobar Kolonel Efrijon Krol, Sekretaris Daerah KLU Drs. H. Suardi MH, Koordinator Bidang Satgas Covid-19, Kepala OPD dengan para Camat dan para Kades lingkup Pemda KLU.

Bupati Najmul menegaskan agar dinas terkait menindaklanjutinya pelayanan dan berpikir efektif untuk perkembangan ekonomi masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar.

“Side effect harus berdampak pada ekonomi masyarakat, Covid-19 tertangani masyarakat sejahtera,” tuturnya.

Bupati Najmul menginstruksikan juga meminta kehumasan mengadakan rapat koordinasi kehumasan Covid-19, agar yang berbicara adalah juru bicara Covid-19. Begitu halnya dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi corona, ini juga harus di perhatikan.

“Para pekerja yang kena PHK, apabila ada masalah segera berkoordinasi dengan Dinsos dan Disnaker,” imbuhnya.

Selengkapnya
Cloud Hosting Indonesia

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button