MATARAM – QOLAMA.COM | Guna mendukung pengembangan destinasi wisata dan mendorong peningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama jelang gelaran MotoGP di sirkuit Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Pemerintah menggelontorkan anggaran senilai 62,22 miliar untuk pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) sebanyak 915 unit.
“Pembangunan Sarhunta sudah hampir rampung, seluruhnya kita bangun dengan design kearifan lokal, semoga apa yang telah kita bangun mampu meningkatkan perekonomian masyarakat” kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara I, Rini Dyah Mawarty di Mataram, Selasa 6 Januari 2021.
Dikatakan, pembangunan sebanyak 915 Sarhunta yang sebagian besar berada di sekitar KEK Mandalika semuanya hampir rampung. Sarhunta tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan menjelang gelaran MotoGP mendatang.
Dari total 915 Sarhunta tersebut, tambah Rini, sebanyak 817 unit dibangun di Kabupaten Lombok Tengah, yakni dipasang di koridor masuk kawasan Mandalika sebanyak 517 dan 300 unit untuk Rumah Singgah dan Homestay serta usaha lainnya guna mendukung pariwisata. Sedangkan, sisanya sebanyak 98 unit dibangun di Kabupaten Lombok Utara.
“Harapannya, rumah-rumah yang dibangun tersebut bisa dijaga bersama,” tutupnya.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meminta semua pihak untuk tetap meningkatkan sinergi dalam memajukan NTB, mengingat untuk mewujudkan hal tersebut perlu kekompakan serta sinergi yang kuat.
Seluruh program yang ada harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena menurutnya, tahun 2021 ini banyak event nasional yang digelar di NTB. Pada Event tersebut, jangan sampai masyarakat hanya menonton tanpa merasakan dampak apapun.
“Jangan sampai ada yang mengeluh. Untuk itu, seluruh program yang ada harus bisa dirasakan oleh masyarakat,” harap Zul.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Ika Sri Rejeki menyampaikan sejumlah program BPPW, diantaranya program 100 persen air minum terpenuhi, 0 persen rumah kumuh, dan 100 persen sanitasi. Intervensi kawasan kumuh tersebut ditargetkan tuntas di tahun 2024 mendatang.
“Pak Gubernur, InsyaAllah seluruh yang kita kerjakan mampu mengubah wajah daerah serta mampu mendongkrak perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Sinergi BPPW NTB dengan Pemprov NTB menururutnya harus tetap harmonis. Karena dengan begitu, seluruh program bisa dikerjakan bersama.
