HeadlineKesehatan

Pemkot Mataram dan Lobar Pertimbangkan Penerapan PSBB.

MATARAM – QOLAMA.COM | Pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat (Lobar) pertimbangkan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), sebagai upaya mencegah penyebaran coronavirus (Covid 19).

“Terkait tawaran PSBB, khususnya untuk kota Mataram akan dikaji lebih dalam lagi mengingat Mataram menunjukkan angka Covid-19 paling tinggi di NTB” kata Walikota Mataram, Ahyar Abduh di Mataram, ketika menghadiri rapat percepatan penanganan Covid 19 di Mataram, Minggu 3 Mei 2020.

Ia mengatakan bahwa, Kota Mataram memiliki program penanganan Covid-19 berbasis lingkungan, mulai dari pemberlakuan jam malam hingga mengawasi orang yang keluar masuk kota Mataram.

Bupati Kabupaten Lombok Barat, H. Fauzan Halid mengatakan penerapam PSBB harus dipertimbangan secara matang, dan perlu ketersediaan sosial ekonomi.

“Pada intinya, sikap seluruh bupati dan walikota harus sama, kita harus pikirkan juga ketersediaan ekonomi, yang kami takutkan, dengan PSBB tersebut akan ada perlawanan dari masyarakat,” ujar Fauzan.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah sebelumnya menawarkan kebijakan PSBB kepada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Penerapan PSBB pada kedua daerah tersebut mengacu pada Peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9/2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Permenkes tersebut menyatakan, penerapan PSBB didasarkan pada empat kondisi. Pertama, peningkatan jumlah kasus menurut waktu. Kedua, penyebaran kasus menurut waktu. Ketiga, kejadian transmisi lokal. Keempat, kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial da aspek keamanan.

“Kami tawarkan kepada Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat untuk menerapkan PSBB. Kalau memang kita sepakati, mari kita terapkan” ucap Zul

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 NTB menawarkan cara lain, seperti Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi (PWMB) sebagai pendukung pencegahan Covid-19 di NTB.

Contohnya, dari pukul 06.00 WITA, masyarakat dapat bersosialisasi, bepergian mencari bahan penopang hidup dan kepentingan yang sangat mendesak. Tentunya, itu semua dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan petugas secara ketat melakukan razia masker.

Sedangkan, dari pukul 16.00 sd 20.00 masyarakat yang boleh bersosialisasi berada di luar rumah dibatasi, utamanya yang berumur 20 tahun sampai dengan 50 tahun, dan harus disiplin menerapkan protokol Covid-19.

“Selain PSBB, kami tawarkan Pembatasan Waktu Masyarakat Bersosialisasi. Tentunya dengan syarat, kita semua harus benar-benar melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 ini,” tegas Rohmi.

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Cek juga
Close
Back to top button