
MATARAM – QOLAMA.COM | Pernikahan usia anak atau pernikahan dini menjadi salah satu penyebab masih tingginya masalah Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat
“Salah satu faktor penting penyebab masih tingginya kasus stunting di NTB adalah pernikahan usia anak” kata Ketua PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, ketika menghadiri seminar Nasional penanganan stunting di Mataram Rabu 4 Maret 2020.
Permasalahan stunting diibaratkan mata rantai yang tak terputus, mulai dari kurang gizi pada remaja putri, kurang gizi pada ibu, bayi kurus dan anak kerdil.
Tubuh anak yang mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada perkembangan otak dan perkembangan fisiknya. Hal ini akan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa dan berlanjut ke generasi yang akan datang.
“Lingkaran ini harus diputus, kalau tidak, kasus stunting akan terus teruang secara terus menerus dan ini tentunya memerlukan berbagai macam penanganan,” tutur Niken.
Penanganan dilakukan meliput penanganan gizi secara langsung terhadap anak yang telah terindikasi stunting dan penanganan lintas sektoral atau kolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, akademisi, media massa dan masyarakat bersatu padu menyelesaikan permasalahan stunting.
Lebih jauh Niken menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi prioritas utama dalam mendorong penurunan angka stunting di NTB, menyamakan persepsi bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama.
“Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menuntaskan permasalah stunting, berupa aksi bergizi di seluruh SMA di NTB yang mulai gencar dicanangkan, aksi seribu hari pertama kehidupan dan buang air besar sembarang nol” katanya.
Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Arsyad Abdul Gani menyampaikan komitmennya dalam penuntasan stunting di NTB. Menurutnya, segala pihak harus ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Semoga seminar ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik sebagai sumbang pikiran kita dari perguruan tinggi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sumbangsih dunia perguruan tinggi dalam membangun bangsa dan negara ini,” tutup Arsyad.